Sebongkah Asa pada Prodi

Spanduk sosialisasi akreditasi di depan kampus FISIP UR. Rektor sedang gencar menyosialisasikan peningkatan akreditasi di UR

KARPET merah terbentang di pintu masuk dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika) Universitas Riau (UR). Lantai dan anak tangga bersih. Buku tersusun rapi di samping anak tangga.

Di lantai dua dekanat, beberapa orang keluar masuk ruang dekan. “Ada pertemuan dengan tim asesor,” kata pegawai dari Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP).

Selesai pertemuan di ruang dekan, rombongan menuju Prodi MSP. Ketua dan Sekretaris mengecek lagi berkas lampiran dalam borang (dokumen) akreditasi.

“Visitasi ini berlangsung dua hari. Hari ini evaluasi borang, setelah itu cek fisik,” ujar Prof. Dra. Norma Afiati, BSc, MSc, Ph.D, salah seorang asesor. Ia mengibaratkan visitasi seperti jepret keadaan. “Baru luarnya saja, bagian dalam kuasa BAN-PT,” tambahnya.

Norma tak sendiri. Ia datang bersama Prof. Dr. Ir. H. Ari Purba-yanto, MSc. Norma bertanggung jawab evaluasi sisi prodi, sedangkan Ari dari sisi institusi.

AKREDITASI merupakan penilaian terhadap kualitas pendidikan. Tim penilainya (asesor) harus paham seluk-beluk pengelolaan satuan pendidikan. Mutu pendidikan suatu perguruan tinggi dinilai dari akreditasinya.

Pemberian akreditasi suatu perguruan tinggi maupun program studi merupakan wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk menjamin mutu akreditasi, sejak 1994 Kemendikbud membentuk Badan Akreditasi Nasio-nal Perguruan Tinggi (BAN-PT). Landasannya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi. BAN-PT melaporkan tugasnya kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Ada tujuh standar penilaian dalam borang akreditasi. Pertama, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian. Prodi Ilmu Kelautan Faperika misalnya, mencantumkan tiga bidang pada sasaran pengembangannya. “Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Irvina Nurrachmi, Ketua Prodi IK.

Standar kedua, tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu. Prinsipnya kredibilitas, transparansi, tanggung jawab dan keadilan. Mahasiswa dan lulusan prodi menjadi standar ketiga. Dijelaskan sistem penyeleksian prodi agar mendapatkan sumber daya kompeten sehingga mampu bersaing di kancah internasional.

Standar keempat keunggulan sumber daya manusia. Intinya bagaimana prodi mendayagunakan mahasiswa dan dosen yang ada. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik dibahas pada standar kelima. Mulai dari bagaimana prodi merancang, melaksanakan, memonitor hingga mengevaluasi sistem pembelajaran. Termasuk bagaimana prodi menyusun mata kuliah sehingga bisa memenuhi standar.

Selanjutnya standar keeanam menyoroti pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi. Semua sarana dan pembiayaannya dinilai, seperti laboratorium, kantor, komputer dan lainnya. Standar terakhir terkait penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

“Awalnya kita rapat jurusan dulu untuk bentuk tim pengisian borang,” kata Irvina menjelaskan prosedur untuk memperoleh akreditasi. Kini tim penyusun borang akreditasi IK tengah sibuk menyusun semua syarat yang diperlukan. Agustus tahun ini akreditasi IK akan kadaluarsa. Jurusan IK mendapat akreditasi A pada tahun 2008. Akreditasi berlaku selama lima tahun.

Prosedur pengurusan akreditasi dimulai dengan pemberitahuan dari BAN-PT kepada prodi. Kemudian prodi mengadakan rapat untuk membentuk tim pengisi borang dan tim evaluasi diri. Setelah evaluasi, laporan dikirim ke BAN-PT dan akan dibalas dengan pemberian borang. Borang yang telah dilengkapi dikirim lagi ke BAN-PT yang nantinya akan dinilai.

Setelah BAN-PT meninjau la-poran, akan dilaksanakan visitasi. Tim asesor yang ditunjuk melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi borang yang telah dikirim. Usai tinjau lapangan, diadakan evaluasi kembali. Laporan tim asesor menjadi bahan pertimbangan dari penilaian BAN-PT. Ujungnya diumumkan prodi tersebut terakreditasi atau tidak.

Di Prodi IK, Joko Samiaji ditunjuk sebagai tim penyusun borang akreditasi. Perkembangan persiapannya, kata Irvina, masih sampai tahap melengkapi berkas. “Masih ada beberapa lampiran yang belum diperoleh,” katanya. Sesuai aturan, mestinya borang sudah dikirim sejak Februari lalu. “Sampai kini belum ada dikasih peringatan karena terlambat,” ujar Irvina.

“BAGI yang terlambat mengurus akreditasi akan dikenakan sanksi,” kata Aras Mulyadi, Pembantu Rektor I UR. Sanksinya, lanjut Aras, prodinya tidak diakui universitas.

Kini pihak universitas sedang berusaha menaikkan akreditasi UR dari C menjadi B. Ini diakui Aras Mulyadi. “Kita mendorong prodi untuk mengurus akreditasi dengan memberi bantuan biaya,” ujarnya. Untuk menaikkan akreditasi UR, syaratnya, jelas Aras, harus ada 15 persen prodi berakreditasi A.

Bahana mencari update data akreditasi dari situs resmi BAN-PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mencatat ada 53 prodi di Universitas Riau, dari jenjang D-II, D-III, S-1, hingga S-2. Saat dicek per 16 Mei 2013, hasilnya 3 prodi terakreditasi A, 35 prodi akreditasi B dan 15 prodi akreditasi C. Akreditasi A diperoleh Prodi Budidaya Perairan, Ilmu Ke-lautan dan Teknologi Hasil Perikanan. Semuanya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebanyak 16 prodi tercatat kadaluarsa akreditasinya.

Data ini menunjukkan persentase akreditasi prodi-prodi di UR belum mencapai 15 persen.

Berbagai cara dilakukan UR agar seluruh pihak serius mengurus akreditasi. Salah satunya sosialisasi. Ia dilakukan UR di bawah Unit Kerjasama Hibah-Unit Koordinasi Non Hibah (UKH-UKNH) pada Oktober 2012. Pertemuan membahas bagaimana setiap prodi harus mempersiapkan akreditasi.

UKH-UKNH juga meluncurkan Program Hibah Kompetensi bagi program studi yang sedang melakukan akreditasi. “Kita bantu mengurus akreditasi dengan memberi bantuan dana,” kata Aras Mulyadi.

PONDOKAN usang berdiri di belakang gedung dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 29 April. Spanduk bertuliskan Seribu Uang Anda sangat Berarti bagi Kami terpasang di depan pondokan. Tak lupa bendera setengah tiang dan kotak sumbangan. Sejak pukul 10.00, Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himakom) FISIP melakukan aksi damai. Ini terkait laboratorium Komunikasi yang belum selesai. “Kotak sumbangan banyak yang mengisi, mahasiswa dan dosen,” kata Saipudin Ikhwan, Ketua Himakom. Aksi sekaligus penggalangan dana ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena pembangunan laboratorium tak kunjung selesai. “Pihak dekanat katakan paling lambat dilelang bulan April, tapi sampai sekarang belum juga selesai pembangunan. Kita dibohongi,” kata Saipudin.

Laboratorium merupakan salah satu standar penilaian akreditasi. Saat tim asesor datang meninjau ke lapangan, laboratorium Ilmu Komunikasi belum selesai. Ini terjadi tahun 2009 lalu. “Tertunda karena masalah dana,” kata Rusmadi Auza, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi. Sampai kini laboratorium tersebut belum juga selesai.

Sarana praktikum mahasiswa Komunikasi lainnya berupa stasiun radio. Namun sejak beberapa bulan lalu stasiun ini tak difungsikan lagi. Ruangannya selalu tertutup. “Rusak,” kata Andi Arivai, Wakil Ketua Himakom.

Pembantu Dekan I FISIP Yoserizal optimis persoalan tersebut bisa teratasi. “Kita terdaftar dalam program hibah kompetensi. Dapat bantuan dana dari universitas. Jadi masalah ini pasti selesai,” ujarnya.

Cerita lain datang dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) FKIP UR. Kendala prodi ini ada pada lulusannya. Akreditasinya C karena belum ada mahasiswa S-1 yang lulus. “Wajar saja. Sejak passing out, kita baru buka program S-1 pada 2009, jadi belum ada yang lulus,” kata Aswandi Bahar, Ketua Prodi PLS.

Menurut Aras Mulyadi, kendala utama peningkatan akreditasi memang terletak pada ketersediaan fasilitas. Namun ia optimis akreditasi universitas bisa meningkat. “Saya berharap akreditasi UR bisa jadi B, mungkin A,” katanya. Memang butuh kerja ekstra prodi-prodi untuk mewujudkan harapan Aras. #

 

Leave a Reply