Makna HPN, Peningkatan Mutu Jurnalisme atau Pesta Huru-Hara

foto : facebook yaya nurul fitria

Bermula dari surat elektronik tertanggal 30 Januari 2014. Dengan tujuan penerima Para Pemenang ISPRIMA 2014. Surat ini masuk ke email redaksi Bahana. Kata pemenang masih membuat ragu, benarkah? Kami jadi salah satu pemenang untuk kategori majalah.

Memang beberapa bulan sebelumnya kami mendaftar ikuti perlombaan yang diadakan Serikat Perusahaan Pers atau SPS pusat untuk ikuti

Indonesia Student Print Media Awards atau ISPRIMA. Penghargaan untuk media cetak pers mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini kedua kalinya Bahana mendaftar. Persyaratannya adalah mengirimkan cover beserta hardcopy produk media pers mahasiswa.

Bahana mengirimkan dua produk majalahnya. Surat ‘Kekerasan’ Bersama edisi Januari –Februari 2013 dan UPT PPL, Tolong Kami edisi Maret – April 2013. Dari kedua majalah ini kami belum tahu mana yang telah memenuhi kriteria para juri hingga menetapkan Bahana sebagai pemenang.

Untuk mengetahuinya, Pemimpin Redaksi diminta untuk menghadiri malam penganugerahan pemenang di Bengkulu, 8 Februari 2014. Malam penganugerahan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional atau HPN. Dimulai pada 7 Oktober berupa seminar hingga puncaknya 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

Pada 2014 ini tepat 29 tahun peringatan hpn. Hari dimana dirayakan peringatan kebebasan dan kemerdekaan pers sebagai salah satu dari 4 pilar demokrasi. Penetapan HPN ini dikukuhkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985. Ditandatangani oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto pada 23 Januari 1985.

Keputusan Presiden keluar pada 23 Januari, lalu mengapa 9 Februari yang dijadikan waktu merayakan kebebasan insan pers ini? Kesemuanya tak terlepas dari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Pada tanggal tersebut, setahun setelah proklamasi kemerdekaan Indone-sia ditetapkan, diadakan pertemuan wartawan skala nasional.

Dari pertemuan itu, ditetapkanlah dibentuknya sebuah organisasi yang menaungi seluruh wartawan di Indonesia. Terbentuklah PWI dengan Ketua pertamanya Soemanang, yang juga pendiri Kantor Berita Antara.

Organisasi yang diharapkan akan menjadi wadah penyatuan dan perlindungan bagi para wartawan, dalam perjalanannya mengalami beberapa gesekan. Makna kemerdekaan Indonesia tak sama dengan kemerdekaan pers.

Dimasa kepemimpinan Presiden pertama Indone-sia, Soekarno, beberapa media dibungkam akibat pemberitaannya yang tak menyenangkan bagi penguasa. Diantaranya harian Indonesia Raya, Abadi, Berita Indonesia, Pedoman dan lainnya. Mochtar Lubis pun harus merasakan bui selama sembilan tahun.

Dimasa ini pula dikeluarkan keputusan untuk membuat Surat Izin Usaha Penerbitan atau SIUP. Dimana setiap usaha penerbitan surat kabar harus mendapatkan surat keramat ini dari menteri penerangan. Ketika SIUP diperoleh dan dikemudian hari surat kabar melakukan hal yang tak menyenangkan, bersiaplah surat ini dicabut dan perusahaan penerbitan tak bisa beroperasi.

Operandi pengekangan pers berlanjut juga dimasa Soeharto. Surat keramat dibawah kekuasaan Harmoko selaku Menteri Penerangan, Mantan Ketua PWI. Sejalan dengan masa pimpinan Bung Karno, Soeharto pun membungkam pers dengan pencabutan izin, wartawan dipenjarakan, dibuang ke Pulau Buru bahkan dibunuh.

Yang disayangkan kala itu, PWI tak bertaring. Tak mengambil tindakan menyelamatkan rekan sesama insan pers. Persatuan wartawan yang digadang-gadangkan tak terealisasi. Kesan sebagai organisasi dibawah kekuasaan pemerintahpun diperoleh.

Kini masihkah kebebasan pers patut dirayakan? Tentunya ini tak jadi soal menurut saya. Ini jadi hari untuk memaknai bagaimana kebebasan pers sangat tak mudah untuk diperoleh sebelum 1999. Bentuk penghargaan bagi kerja keras wartawan menyampaikan Peringatan Hari Pers Nasional di Bengkulu 9 Februari 2014. Dengan Tajuk Pers Sehat Rakyat Berdaulat, acara ini dihadiri Presiden RI dan Menteri-menterinya.

informasi yang berguna bagi masyarakat. Dijadikan hari untuk mengevaluasi kinerja pers jadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Namun dari peringatan Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Bengkulu, atmosfer ini kurang saya rasakan. Rangkaian acara peringati HPN diisi dengan Talk Show Ketahanan Energi di Tahun Politik, Prospek Pariwisata Indonesia pada 2014, penghargaan untuk destinasi pariwisata serta program pariwisata dan lainnya.

Merangkak ke acara puncak peringatan HPN di Benteng Marlborough dan dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai bendera milik partai sang Ketua Umum ini terpampang sepanjang area acara. Berbagai penghargaanpun diberikan Margiono, Ketua PWI Pusat ke SBY. Diantaranya Anugerah Medali Emas Spirit Jurnalistik, Medali Emas Persaudaraan Pers dan Penghargaan Kepeloporan Pelatihan Wartawan.

Acara singkat ini seperti ajang pesta hura-hura pemberian penghargaan dan penandatanganan perjanjian antara pihak satu dan lainnya. Kenapa hari untuk mengenang kebebasan pers yang sudah didapat tak diisi dengan diskusi ataupun evaluasi kinerja pers lebih baik. Ataupun mengadakan lomba karya jurnalistik oleh insan pers untuk meningkatkan kreatifitas dan mempertajam kualitas jurnalistik. Jika tidak, pemberian penghargaan bagi mereka yang telah menghasilkan karya jurnalistik berpengaruh untuk orang banyak.

Dengan ini seluruh insan pers memiliki motivasi untuk hasilkan karya yang lebih baik. Makna Hari Pers Nasional jika hanya diisi dengan acara peresmian dan pertemuan dengan pejabat-pejabat akan menghilang dari waktu ke waktu. Yang ada hanya hari pesta nasional bagi mereka yang berkepentingan.#

Sumber:
Catatan untuk Hari Pers Nasional oleh Goenawan Mohamad
FaLiputan6.com/ news/hari-pers-nasional-4-dasawarsa-setelah-indonesia-merdeka

*Penulis, Nurul Fitria Pemimpin Redaksi LPM Bahana Mahasiswa UR

Views – 67

Leave a Reply