Berulang Kali Rapat Demi Kejelasan Anggaran

rapat

Pagu anggaran kelembagaan tahun 2016 semakin minim dari tahun sebelumnya. Kelembagaan protes. Beberapa kali buat pertemuan demi kejelasan anggaran tersebut.

Oleh Eka Kurniawaty

MENJELANG AKHIR TAHUN 2015, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Riau menyampaikan pesan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni lewat sepucuk surat. Surat tersebut ditujukan keseluruh Unit Kegiatan Mahasiswa termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa. Isinya perintah untuk menyiapkan program kerja kelembagaan tahun 2016. Termasuk rincian biaya tiap program kerja yang hendak dibuat. DPM juga menyertakan format penyusunan program kerja.

Kelembagaan diberi tenggat waktu 17 Desember untuk menyerahkan program kerja tersebut ke DPM. Sampai pada waktu yang ditentukan, tercatat total anggaran yang diajukan oleh seluruh kelembagaan sebesar Rp. 23 miliar.

Pada 22 Desember, DPM mengumpulkan seluruh kelembagaan di sekretariatnya. Hanya UKM Batra dan Mapalindup yang tidak hadir. Pertemuan ini disebut Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan, membahas anggaran yang telah diajukan.

Tepat pukul 9, kelembagaan mahasiswa hadir di Sekretariat DPM UR. Rapat tak langsung digelar. Mereka menunggu kehadiran Syafrial Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Sembari menunggu, Suhardi selaku Ketua DPM memberitahu, anggaran untuk kelembagaan mahasiswa tahun 2016 hanya Rp. 1,1 miliar. Jumlah ini jauh berkurang dari total yang diajukan kelembagaan.

Menjelang tengah hari, Syafrial pun tiba. Suhardi langsung membuka pertemuan dan mempersilakan Syafrial untuk memberi sambutan. Dalam sambutannya, Syafrial membenarkan informasi yang diberitahu Suhardi terkait anggaran kelembagaan mahasiswa. Minimnya anggaran kelembagaan tahun ini dikarenakan Syafrial akan membangun fasilitas untuk menunjang kreativitas mahasiswa.

“Saya tidak mau dana kemahasiswaan itu habis di kegiatan saja,” ujar Syafrial dalam pertemuan tersebut.

Setelah memberi penjelasan mengenai pagu anggaran kelembagaan, Syafrial meninggalkan pertemuan tersebut. Tak ada kesimpulan apa pun yang diambil oleh kelembagaan dalam rapat hari itu. “Saya akan coba tindak lanjuti persoalan ini,” ujar Suhardi menutup pertemuan. Perwakilan kelembagaan pun bubar. Sebagian ada yang menyantap makan siang.

Memasuki tahun 2016 tepatnya pada 25 Januari, DPM kembali mengirim dua surat sekaligus keseluruh kelembagaan. Pertama tentang penetapan pagu anggaran kelembagaan sesuai matrix yang telah dikirim.

Dari total Rp. 1,1 miliar dana kelembagaan yang tercantum dalam matrix, UKM KSR PMI, UKM Bahana, UKM Koperasi, UKM Mapalindup dan UKM Pramuka mendapat anggaran sebesar Rp. 50 juta. UKM Ar Royyan dan UKM Menwa mendapat Rp. 55 juta. UKM Batra, UKM Olahraga dan UKM UR Cendikia mendapat Rp. 90 juta. Sementara DPM kebagian Rp.70 juta dan paling tinggi BEM sebesar Rp. 400 juta.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan, total dana kelembagaan yang telah ditetapkan di atas sudah termasuk biaya partisipasi di dalamnya, sebesar Rp. 12.500.000.

Dana partisipasi semacam biaya perjalanan dinas kelembagaan. Berbeda dengan tahun 2015, dana partisipasi dianggarkan di luar  dana program kerja. Namun ditahun ini Kemahasiswaan menetapkan dana program kerja sudah termasuk dana partisipasi di dalamnya. Dengan kata lain, masing-masing kelembagaan harus menyisihkan Rp. 12.500.000 dari total dana yang ditetapkan.

Surat kedua perihal undangan untuk menghadiri rapat koordinasi pada 27 Januari. DPM kembali memfasilitasi rapat ini di sekretariatnya. Rapat ini sekaligus membahas pagu anggaran yang telah ditetapkan pimpinan universitas lima hari sebelum DPM mengirimkan surat.

Dalam rapat koordinasi ini seluruh kelembagaan hadir. Masing-masing kelembagaan menyampaikan keluhan terkait minimnya anggaran tahun 2016. “Banyak program kerja yang kami kurangi jadinya,” ujar perwakilan UKM Pramuka.

“Kalau begini kita kelimpungan juga cari tambahan dana,” ujar perwakilan UKM Menwa. Kelembagaan mahasiswa tidak puas dengan penetapan pagu anggaran tersebut. Mereka sepakat hendak melakukan audiensi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kelembagaan ingin mempertanyakan dasar penetapan pagu anggaran untuk masing-masing kelembagaan. DPM kembali diminta untuk memfasilitasi pertemuan ini.

temu

Kelembagaan audiensi kembali dengan WR III

Dua hari berselang, audiensi pun berhasil dilaksanakan. Syafrial menerima kedatangan masing-masing kelembagaan di ruangannya.

Dalam pertemuan ini Syafrial kembali menjelaskan, rencananya membangun fasilitas di kampus menyebabkan dana kelembagaan berkurang. Tak hanya itu, penjelasan Syafrial melebar hingga bicara soal beasiswa PPA dan BBP, beasiswa provinsi sampai cerita membayar SPP mahasiswa.

Setelah panjang lebar bercerita, Syafrial mempersilakan kelembagaan yang hadir untuk bertanya. Ahlul Fadli dari Bahana yang hadir saat itu memulai pertanyaan. Ia mengapresiasi rencana Syafrial untuk membangun fasilitas di kampus. Menurutnya, selama bergabung di Bahana ia tidak pernah melihat adanya fasilitas untuk kelembagaan yang dibangun.

“Jangan bilang tak ada. Itu gedung BEM ditiap fakultas sampai gedung BEM UR dibangun zaman pak Rahmat,” sanggah Syafrial.

“Iya pak. Tapi diakhir masa jabatannya baru nampak,” sambut Ahlul Fadli kembali. Rahmat mantan Wakil Rektor III dimasa Ashaluddin Jalil menjabat Rektor. Ia menjabat selama dua periode.

Ahlul Fadli melanjutkan pembicaraannya, kali ini langsung bertanya terkait kedatangannya bersama kelembagaan lain. “Yang kami mau tanya sebenarnya, apa dasar penetapan pagu anggaran kemahasiswaan itu?”

Syafrial mengaku tidak tahu acuan penetapan keuangan kemahasiswaan. “Sampai sekarang saya tidak tahu apa dasarnya. Cuma ditetapkan begitu saja.” Pada saat Musrenbang Universitas Syafrial juga meminta Sistem Pengendalian Internal atau SPI Universitas Riau untuk mengontrol dana kemahasiswaan. “Ke mana saja mengalirnya,” terang Syafrial.

Terakhir kalinya, pertemuan terkait keuangan kemahasiswaan kembali digelar. Kali ini Syafrial langsung yang mengundang kelembagaan mahasiswa. Pertemuan berlangsung di ruang DPH rektorat lantai 4. Syafrial ditemani beberapa stafnya. Pertemuan ini hanya mensosialisasi kegiatan kemahasiswaan untuk tahun 2016. Mengevaluasi kinerja kelembagaan tahun sebelumnya dan sedikit menyinggung sumber dana kemahasiswaan.

SUMBER DANA Universitas Riau berasal dari rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Rupiah murni merupakan pendapatan universitas yang diperoleh dari Pemerintah Pusat atau lewat APBN. Pendapatan ini digunakan untuk Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN, belanja rutin dan gaji pegawai. Sementara PNBP merupakan, pendapatan universitas yang diperoleh dari uang kuliah tunggal mahasiswa dan kerja sama universitas.

Dalam petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Universitas Riau tahun 2016 yang diperoleh reporter Bahana, tercatat, pendapatan Universitas Riau dari rupiah murni sebesar Rp. 199.306.615.000. Sedangkan dari PNBP sebesar Rp. 193.135.835.000.

Dari sini keuangan kemahasiswaan ditetapkan Rp 7,3 miliar. Jumlah ini diperoleh dari PNBP sebesar Rp 6 miliar dan BOPTN sebesar Rp 1,3 miliar. “Saya juga bertanya-tanya apa dasarnya anggaran untuk kemahasiswaan Rp 7,3 miliar?” ujar Syafrial saat ditemui di meja kerjanya.

Syafrial tidak mengetahui betul dasar penetapan dana kemahasiswaan. Ia memperkirakan tahun depan mungkin akan berkurang lagi.

Dari total Rp 7,3 miliar yang dianggarkan untuk kemahasiswaan, Syafrial pun mulai menetapkan program kemahasiswaan untuk satu tahun. Ia membagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya: pembuatan almamater mahasiswa baru sebesar Rp 1,8 miliar, membangun gedung pertemuan Rp 1,9 miliar serta pemberdayaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp 1,1 miliar. Sisa Rp 2,5 miliar digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Untuk dana pemberdayaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp 1,1 miliar selanjutnya dibagi oleh Syafrial beserta stafnya sesuai jumlah kelembagaan yang ada. Rinciannya seperti yang dijelaskan pada paragraf kesembilan.

Syafrial mengatakan, penetapan besaran dana tiap kelembagaan berdasarkan serapan anggaran tahun 2015. Dari hasil evaluasi kemahasiswaan, delapan UKM tidak menyerap anggaran secara penuh. Prestasi tiap kelembagaan juga jadi pertimbangan dalam menetapkan anggaran tersebut. “Selain itu, kegiatan yang dibuat juga harus menyentuh mahasiswa banyak.”

Terkait kelembagaan yang tidak menyerap anggaran secara utuh pada tahun 2015, reporter Bahana Mahasiswa mendatangi kelembagaan tersebut. Cerita dari tiap kelembagaan ini akan dijelaskan pada tulisan selanjutnya.#Agus, Rizky, Eko

Leave a Reply