Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menggelar Launching Indeks dan Evaluasi Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau. Â Bertemakan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Riau Hijau dan Bermartabat.
Momen ini menjadi satu bentuk penghargaan dari masyarakat sipil—dalam hal ini Fitra Riau kepada beberapa daerah. Dimana daerah tersebut dinilai terbuka atau sangat terbuka untuk publikasi informasi publik. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil survei dan evaluasi kinerja keterbukaan informasi. Dimulai pada Maret hingga Juni 2019 oleh Pusat Informasi dan Komunikasi di 12 Kota/Kabupatan di Provinsi Riau.
Acara yang digelar di Hotel Grand Zuri pada Senin (23/9) ini dihadiri sejumlah kalangan di Riau. Seperti Gubernur Riau, Ketua Ombudsman Perwakilan Riau, Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Riau, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, Ketua KPU Provinsi Riau, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bupati se-Provinsi Riau, Dinas Komunikasi dan Informasi se-Provinsi Riau, Perwakilan Corporate Sosial Organization (CSO) se-Kota Pekanbaru.
Turut hadir para akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta media lokal.
Ada empat poin yang menjadi instrumen pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP. Keempatnya adalah uji akses informasi, aspek kelembagaan layanan informasi, aspek ketersediaan dan aksesibilitas layanan informasi anggaran serta aspek ketersediaan dan aksesibilitas layanan informasi Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL).
Pertama, penilaian dari aspek kelembagaan. Indeks ini dikategorikan menjadi lima bagian dengan rentang 0 hingga 100. Suatu daerah dikategorikan tidak terbuka/tertutup apabila interval keterbukaannya 0 hingga 20. Lalu kurang terbuka dengan interval 21 hingga 40. Dengan interval 41 hingga 60, suatu daerah dikatakan cukup terbuka.
Daerah terbuka apabila berada pada interval 61 hingga 80. Terakhir, kategori sangat terbuka. Rentang keterbukaannya berada pada nilai 81 hingga 100. Kategori terakhir inilah yang diharapkan untuk semua kelembagaan daerah.
Hampir semua daerah tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, berada pada kategori baik untuk peningkatan infrastruktur layanan informasi. Penilaian ini berdasarkan aspek kelembagaan yang disajikan Fitra Riau. Terkecuali untuk Kabupaten Meranti. Dari rentang yang dibuat, nilai keterbukaan informasi publik di Kabupaten Meranti tak mencapai setengahnya. Nilainya berada pada rentang 0 hingga 20, kategori tidak terbuka atau tertutup.
Kemudian penilaian dari aspek ketersediaan informasi anggaran dengan pendekatan website. Kabupaten Indragiri Hulu menjadi yang terbaik dalam hal keterbukaan ketersediaan akses informasi dan anggaran.
Berdasarkan paparan Triono hadi, Koordinator Fitra Riau, dari 33 informasi anggaran kabupaten/kota yang diakses, ditemukan hanya rata-rata 2,5 publikasi.
“Bahkan ada daerah yang sama sekali tak kami temukan dukungan informasi yang dipublikasikan melalui mekanisme publikasi proaktif.â€
Dari aspek ketersediaan informasi mengenai TKHL, rata-rata daerah termasuk dalam kategori rendah termasuk provinsi Riau. Hanya lima sampai enam dari 33 informasi yang diakses, meskipun sudah disengketakan di Komisi Informasi. Indeks tidak dihitung dari hasil informasi pasca sengketa karena lamanya proses. Juga, tidak adanya kepastian informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Berdasarkan aspek penggabungan dari beberapa aspek tersebut, disimpulkan Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu termasuk dalam kategori terbuka. Menyusul Bengkalis, Siak dan Dumai tergolong cukup terbuka. Pelalawan, Pekanbaru, Rokan Hilir, Kampar dan Indragiri Hilir termasuk dalam kategori kurang terbuka. Sedangkan Meranti, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu termasuk dalam kategori tertutup.
Selanjutnya Fitra Riau menyerahkan penghargaan kepada Bupati Indragiri Hulu serta Gubernur Riau.
“Dengan adanya keterbukaan informasi, maka seyogyanya akan mendorong partisipasi publik untuk pengawasan dan lain sebagainya.†Tutup Hadi dalam sambutannya.
Reporter: Melvi Zega
Editor: Annisa Febiola