The End Game: Pakai TWK, Hancurkan KPK

Oh… Pak penjahat..

Naik haji setahun sekali…

Oh… Bu penjahat…

Cuci kaki satu jam sekali…

lagu ciptaan Grup Band Indie, Efek Rumah Kaca, kerap terdengar dalam film dokumenter berdurasi hampir 2 jam, The End Game. Film garapan Watch Doc ini menampilkan 16 dari 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan.

“Banyak yang bilang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini sebagai upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” Kata Setri Yasra menilai. Ia merupakan Pemimpin Redaksi Tempo.co

Namun, Setri beranggapan bahwa Lembaga Anti Rasuah tersebut sudah lama ingin ditumbangkan. Hal ini sudah dimulai dengan serangan yang dialami beberapa penyidik. Ada Novel Baswedan yang mengalami penyiraman air keras pada 2014. Kejadian itu pun membuat mata kirinya buta permanen.

“Dan ini terus berkelanjutan,” sambungnya.

Menurut Setri, Revisi Undang-Undang (UU) KPK sangat sistematis. Beberapa poin dalam Omnibus law turut mempengaruhi jalannya Penyidik KPK.

“Salah satu alat untuk melemahkannya ya TWK itu,” lanjut Setri pada diskusi yang dihelat Gerakan Riau Anti Korupsi pada Minggu (8/6).

Ia juga menyayangkan TWK justru diujikan ke pegawai yang sudah jelas integritasnya. Padahal, satu di antaranya sudah bekerja selama 20 tahun. Pun ada yang berasal dari kepolisian.  “Mereka diuji dengan pemahaman terhadap Pancasila. Jadi memang kita ini kacau balau.”

Dilain sisi, Made Ali selaku Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau juga sampaikan keresahannya. Ia mempertanyakan komitmen Firli Bahuri dalam memberantas korupsi.

Kata Made, 75 pegawai yang diberhentikan punya peran besar terhadap Riau. Mereka membongkar jeratan korupsi pada sektor kehutanan dan sawit. Contohnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada perusahaan besar Sinar Mas Group terkait dengan limbah sawit. Kasus lainnya, ada Suheri Terta Legal, Manajer PT Duta Palma yang menjadi tersangka dugaan suap pada pengajuan revisi alih fungsi hutan.

Ditambah lagi kasus kehutanan. Saat itu PT Riau Andalan Pulp and Paper menyuap Bupati Kabupaten Pelalawan. Selain kerugian negara, lingkungan juga ikut terdampak, banjir misalnya.

Singkatnya, rentetan bukti kasus sudah terkuak di pengadilan. Tinggal menangkap korporasi beserta pemiliknya. Naas, hal itu belum juga terealisasi, penjahat belum diringkus.

“Kalau ada taliban gimana saya bertahan? Empat tahun, loh,” ungkap Rieswin salah satu Penyidik keturunan Tionghoa. Katanya, isu taliban dimunculkan lagi sebagai upaya meruntuhkan KPK.

Dalam tayangan, diputar kilas balik Firli yang mengaku heran kalau TWK adalah usaha untuk menyingkirkan seseorang.

“Sebanyak 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes itu, semuanya menggunakan instrumen, ukuran, pertanyaan, dan modul yang sama,” ucap Ketua KPK yang menjabat dari 2019 hingga 2023 mendatang.

Bertolak belakang dengan Firli, beberapa pegawai merasa pertanyaan yag diajukan terkesan main-main. Selain itu, seakan tak ada korelasi terhadap lembaga KPK

Kira-kira, begini pertanyaannya: Apakah orang Jepang kejam? Apakah Orang Cina itu semua sama saja? Sudah menikah atau belum? Sudah punya Pacar? Kalau pacaran ngapain aja? Kalau disuruh pimpinan berbohong apakah kamu menurut? Bagaimana pendapat ibu soal jilbab panjang atau bercadar? Kalau transfusi darah beda agama bagaimana?

Puput, bagian dari Spesialis Hubungan Masyarakat (Humas) Muda di Biro Humas mengungkap, ada rekan KPK yang diminta mengucapkan syahadat kembali. Pun membaca doa makan. Tak sampai situ, pertanyaan antara Pancasila atau Al-Quran juga terlontar.

Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), tulisan itu terlihat jelas di depan lembar tes TWK. Tesnya dinamai Indeks Moderasi Beragama. “Bukan TWK ini,” keluh Benny yang merupakan bagian dari Jaringan Masyarakat KPK.

Hal serupa juga diungkap Novel Baswedan, Penyidik Utama KPK. Ia mengaku terkejut. Novel bilang, bahasa yang digunakan provokatif. Novel juga yakin, kalaupun ia jawab tanpa peduli integritas, ia tetap tak lulus.

Beralih pada tayangan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata,  pada Mei 2021. Dari hasil asesor atau pemetaan, 24 dari 75 pegawai dianggap masih memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan 51 orang sisanya, ditandai warna merah yang berarti tidak lulus.

Beberapa dari mereka ternyata orang-orang yang aktif melakukan OTT. Di antaranya Andre Nainggolan yang menangani kasus korupsi seperti Bantuan Sosial. Namun ia justru dipecat, kasus kembali mandek.

Ada juga Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap calon Legislator Dewan Perwakilan Rakyat, dari Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namanya jadi orang yang diincar Harun Al-Rasyid, Penyidik Utama sekaligus Kepala Satuan Tugas  di KPK.

Dia jelaskan kalau statusnya dicabut dan diizinkan untuk menangkap Harun Masiku, ia akan langsung temukan. “Saya sudah tahu di mana keberadaannya, langsung saya bungkus,” tegas Harun Al-Rasyid.

Pengakuan menyejutkan datang dari Hasan selaku Penyidik di KPK. Menurutnya, kebocoran di Lembaga Anti Rasuah ini paling sering terjadi saat Firli menjadi Deputi. Kata Hasan, pegawai yang tidak berintegritas boleh jadi menjual informasi atau motif tertentu.

Sebelum masuk KPK, para pegawai rela tinggalkan jabatan dan pekerjaannya. Ada yang dulunya konsultan di berbagai perusahaan, Project Manager di Badan Umum Milik Negara industri stategis, serta Kepolisian. Ada juga yang dulu bekerja sebagai wartawan Tempo dan dari jaringan Gusdurian.

75 pegawai lantas tak akan tinggal diam. Segera mereka menuju Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan ketidakadilan yang terjadi.  Mereka berharap, Komnas HAM dapat menginvestigasi dan membongkar hal ganjil dalam proses TWK ini.

Penulis: Andi Yulia Rahma

Editor: Firlia Nouratama