Puluhan mahasiswa duduk melingkar di sebuah ruangan berwarna biru. Ada agenda khusus siang itu. Mereka yang hadir adalah perwakilan dari setiap Badan Eksekutif Mahasiswa di setiap fakultas. Hari itu, kelanjutan konsolidasi perkara Rektor Baru, Masalah Lama berlanjut, Minggu (31/7).
Sebuah kesepakatan putus. Semua setuju gencarkan aksi di depan Rektorat Universitas Riau. Menyoal evaluasi kinerja Rektor Aras Mulyadi selama delapan tahun ia memimpin UNRI. Massa aksi akan serahkan rapor merah untuk Aras 1 Agustus ini.
Wakil Presiden Mahasiswa Razali akan mengukur standarisasi selama Aras menjabat sebagai pucuk pimpinan di kampus biru langit. Tentunya dengan penilaian dan catatan yang sudah disusun nantinya.
Dwi Rahman Suhada jadi koordinator lapangan aksi ini. Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut terpilih dari enam calon yang ada.
Perkiraan total aksi yang hadir besok berjumlah 375 mahasiswa. Dengan rincian Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan 50 orang. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 25 orang. Selanjutnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Perikanan. Masing-masing membawa 20 massa.
Disusul dari Fakultas Hukum 30 orang. Serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan jumlah terbanyak, yaitu 100 orang. Terakhir Fakultas Teknik mengirim 50 orang. BEM UNRI dan Dewan Perwakilan Mahasiswa UNRI sendiri memiliki massa 20 sampai 30 orang.
Sandi Purwanto, Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa katakan akan adakan tetrikal. Pertunjukan itu akan digelar kalau Aras tak berada di ranah rektorat saat aksi dilaksanakan.
Namun, menurut perwakilan BEM Fakultas Hukum Restu Ananda hendaknya dibuat pernyataan sikap. Kemudian disusun agenda untuk aksi selanjutnya.
Menteri Sosial Masyarakat Zikri Mahendra turut berbunyi. Selaras dengan Sandi, ia katakan perlu adanya tetrikal tambahan apabila Aras tidak ada ditempatnya. Sebuah pocong ataupun kuburan sebagai tanda bahwa rektorat berada dalam keadaan sepi menjadi buah pikirnya. Selain itu, ia sampaikan perlu adanya spanduk dan bendera yang disiapkan masing-masing fakultas.
Persoalan atribut, Rahman menyatakan akan menggunakan almamater UNRI. Zikri turut menimpali perlu adanya pita khusus untuk korlap, gubernur, dan medis sebagai penanda apabila sewaktu waktu dibutuhkan.
Lain halnya dengan Gubernur Fakultas Pertanian Sukri Rizki. Ia sampaikan untuk membuat ajakan aksi dalam bentuk video. Lalu disebarkan di sosial media.
Penambahan korlap perempuan jadi bahasan selanjutnya. Terpilih Sri Nadila. Ia sekretaris Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa.
Musyawarah berujung alot. Cukup lama menentukan tuntutan. Hari menjelang gelap, sebelas tuntutan akhirnya dihasilkan. Diantaranya:
- Menuntut dan mendesak pimpinan UNRI untuk menyelesaikan bantuan Uang Kuliah Tunggal kepada seluruh Mahasiswa UNRI
- Menuntut rektor UNRI untuk mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan putusan dari hasil rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNRI terkait kasus kekerasan seksual di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI
- Meminta tegas rektor atas keterbukaan informasi layanan publik sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Menuntut dan mendesak rektor menjalankan pelaksanaan kegiatan secara luring. termasuk pelaksanaan wisuda, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, dan kuliah tatap muka dengan mengeluarkan standarisasi operasional pembelajaran
- Menuntut dan mendesak rektor untuk pengadaan sistem keamanan terpadu, pengaktifan sarana, dan prasarana UNRI serta penunjang sistem informasi UNRI
- Mendesak rektor UNRI membenahi dengan sungguh-sungguh kinerja dari biro setiap fakultas dengan melakukan evaluasimdan peninjauan secara terbuka
- Menuntut rektor UNRI untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa semester akhir angkatan 2015 dengan baik sesuai edaran rektor
- Menuntut rektor UNRI untuk membuka kembali pintu doraemon di fakultas teknik dengan catatan menyediakan rambu-rambu lalulintas.
- Menuntut dan mendesak rektor UNRI untuk memastikan konversi Satuan Kredit Semester Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat terlaksana dengan baik hingga ranah program studi
- Menuntut dan mendesak rektor UNRI untuk memberikan kejelasan status lahan sengketa bersama PT Hasrat Tata Jaya
- Menuntut dan mendesak rektor untuk mencabut peraturan nomor 2 tahun 2022 tentang kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan peraturan rektor nomor 3 tahun 2022 tentang Ormawa
Apa Kabar UNRI Saat Ini jadi tajuk. Massa sudah dijadwalkan waktu untuk berkumpul. Pukul 1.30 siang jadi pilihan mereka. Usai tentukan teknisnya, beberapa perwakilan BEM fakultas keluar ruangan. Mereka buat pernyataan sikap.
“Gerakan ini berkesinambungan bukan musiman.” seru Presiden Mahasiswa Kaharuddin sore itu.
Reporter: Najha Nabilla, Fitri Pilami
Editor: Andi Yulia Rahma