Sabtu (6/9), Mahasiswa yang tergabung Forum Komunikasi Aktivis Rakyat Riau dan Gerakan Rakyat Riau Bangkit gelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Propinsi, bertepatan dengan pelantikan 65 anggota dewan periode 2014-2019.
Aksi di awali dengan Long March dari Taman Budaya menuju gedung DPRD. Blokir Jalan Jendral Sudirman dan sampaikan tuntutan pada pengguna jalan. Setiba di depan gedung DPRD, massa sudah disambut dengan pengamanan Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja yang menutup pintu utama.
Suyeni koordinator aksi, pimpin massa agar tidak terpisah dari barisan. “Kawan-kawan jangan sampai ada penyusup masuk kedalam barisan, rapatkan barisan kita,†katanya.  Suyeni panggil perwakilan tiap lembaga untuk sampaikan tuntutan. Firka Maulana dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  MPO, desak anggota dewan yang terpilih turun jumpai massa aksi. “Anggota dewan turun, jumpai kita agar bisa dengarkan tuntutan,†ucapnya. Anggota dewan yang baru harus bersih dari politik kotor dan korupsi, jangan buat rakyat Riau sengsara. Massa rencanakan minta anggota dewan untuk tanda tangani perjanjian politik.
Massa kemudian berpindah ke pintu utama sebelah kanan gedung DPRD, mereka mau menerobos pintu masuk, namun pihak keamanan halangi untuk masuk. Massa tetap gantian sampaikan tuntutan. “Dewan harus buat kebijakan pro rakyat, seperti pendidikan murah dan program sejahterakan warga misksin,†jelas Munawir, salah seorang massa aksi. Ia juga meminta anggota yang dilantik harus sadar fasilitas yang mereka pakai—mudahkan kerja mereka bukan untuk pamer kekayaan. Fasilitas yang didapatkan harus tepat guna, karena itu dibiayai oleh rakyat.
Pihak keamanan dan massa mulai saling dorong, keadaan ricuh. Salah satu massa di tangkap Polisi, membuat massa marah dan minta Polisi kembalikan teman mereka. Perdebatan terjadi antar pihak massa dengan Polisi. “Kita akan lepaskan dia, tapi kalian aksinya damai,†kata D Marpaung, salah seorang Polisi. Kedua pihak sepakat lalu massa kembali lakukan aksi dan berpindah ke pintu semula.
Tidak adanya anggota dewan yang menemui massa, Ahmad Effendi dari HMI cabang Pekanbaru bacakan tuntutan. “Riau kaya dengan sumber daya alam, namun perusahaan yang nikmati hasil, rakyat Riau tetap miskin,†ujarnya. Ia juga mengatakan budaya korupsi di Riau menghambat laju perekonomian dan birokrasi. “Pemimpin Riau sudah tidak bersahabat dengan rakyatnya, mereka hanya senang dengan jabatan dan uang,†tegasnya.
Tuntutan yang diajukan massa, kawal dan tindak anggota dewan dan pejabat daerah yang bermasalah, cabut dan audit izin perusahaan yang bermasalah. Juga tindak tegas isu gubernur Riau, tolak kenaikan BBM, anggota yang tersangkut korupsi harus dipecat, selasaikan koflik agraria di Riau, program pendidikan murah dan trasparansi anggaran publik. #Ahlul Fadli