Status Tanggap Darurat, Posko Kesehatan Didirikan

Pada 14 September 2015 Plt Gubernur Riau tetapkan Riau berada dalam status Tanggap Darurat Bencana Asap. Ia ambil beberapa langkah, diantaranya…

Oleh Rizky Ramadhan

DARI LUAR, gedung bercat kuning dengan ornamen khas Melayu itu tampak sepi. Belum ada aktivitas apa-apa dibangunan tingkat dua tersebut.Begitu masuki ruangan melalui pintu kaca bagian kanan,udara dingin menyerbu. Pasalnya Air Conditioner atau AC tengah menyala.

Dalam ruangan tampak sebuah meja kerja dengan lemari buku menempel di dinding. Selain itu sebuah meja persegi panjang dikelilingi kursi juga isi ruangan tersebut. Meja ini kerap dijadikan meja rapat oleh mereka yang bekerja disini. Di gedung Balai Adat Melayu Riau. Selasa, 15 September 2015, meja ini dijadikan tempat rapat bahas bencana asap yang melanda Riau. Sudah hampir tiga minggu asap menyelimuti Kota Bertuah ini.

Mereka yang ikut diskusi berdatangan. Pukul 10 pagi, sekitar 15 orang hadir kelilingi meja. Al Azhar, Ketua Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu atau LAM Riau mulai diskusi. Hadir, Abu Bakar, Tarlaili dan Tengku Lukman Jafar—mereka juga dari LAM. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana disingkat BNPB diwakili oleh Suarpianto,Bambang Aswandi dan Made Ali dari Jikalahari. Fakhrurrodzi dari riauonline.co.id dan kalangan mahasiswa juga hadir.

Pertemuan dilakukan setelah Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menetapkan status Riau tanggap darurat. Sebelum Plt Gubernur menetapkan Riau berstatus darurat, kritik bermunculan. Mulai dari aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur hingga kritik melalui media sosial. Berbagai macam video yang disebar lewat youtube bermunculan. Lewat akun facebook dan twitter berbagai macam komentar terhadap lambatnya pemerintah menangani kabut asap juga jadi diskusi secara tak langsung.

Pasalnya, asap tebal yang melanda Riau selama hampir tiga minggu tak kunjung buat Gubernur dan Wali Kota menetapkan status tanggap darurat. Padahal Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sudah menjelaskan soal ini. Dalam pasal 26 dijelaskan, apabila hasil pemantauan menunjukkan indeks standar pencemaran udara mencapai nilai 300 atau lebih, berarti udara dalam kategori berbahaya. Menteri dan Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat. Artinya, penanggulangan bencana tidak lagi menjadi tugas pemerintah daerah, pemerintah pusat juga ikut andil.

Selama asap tebal menyelimuti kota Pekanbaru, berkali-kali ISPU menunjukkan status berbahaya.

Al Azhar katakan,kalau sudah begitu semua sumberdaya harus dikerahkan untuk melawan asap. “Tidak hanya mengurusi hulunya yakni api dan asap, tapi juga hilirnya, kesehatan masyarakat akibat asap tersebut.”

Salah satu upaya, Gedung Olahraga atau GOR Tribuana jadi tempat evakuasi warga yang hendak mengungsi karena asap. Ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya tak mampu menghalau asap yang masuk. Semula lokasi evakuasi warga di rencanakan di Gelanggang Remaja depan MTQ Sudirman. Namun, Masperi Asisten II Plt Gubernur Riau, beritahu lewat pesan singkat pada Made Ali, lokasi evakuasi warga dipindahkan ke GOR Tribuana tersebut. Made Ali lalu menyebarkan pesan tersebut lewat akun facebooknya.

Selain itu, juga didirikan posko-posko kesehatan untuk korban asap.Posko-posko tersebut tersebar di tujuh titik. Panam, depan Pengadilan Tata Usaha Negara. Di Sudirman, depan MTQ, Ramayana dan depan halaman kantor BPBD Riau. Di Rumbai, depan Holand. Di Diponegoro depan Balai Adat LAM Riau. Di Rimbo Panjang depan Rumah Makan Acik.

Masjid-masjid diminta untuk memberitahu masyarakat yang mengalami sesak nafas, iritasi mata, atau penyakit lainnya akibat asap bisa datangi posko dan Puskesmas terdekat secara gratis. “Saat ini tak semua lapisan masyarakat punya koneksi internet, salah satu cara efektif ya melalui masjid,” tambah Al-Azhar.

Terkait penanggulangan kabut asap, Suarpianto jelaskan, informasi mengenai kegiatan penyelesaian asap di lapangan bisa di dapat melalui posko BNPB. Tentang helikopter yang digunakan, jumlah pesawat, berapa kali pesawat digunakan setiap harinya. “Disana kami membuka informasi, supaya tidak ada simpang siur tentang usaha pemerintah menangani asap.”

Api yang merambat di lahan gambut Riau sudah mencapai kedalaman 5  hingga 7 meter. Saat ini api baru bisa dimatikan dengan kedalaman 3 meter. BNPB sudah mencatat jumlah sebaran titik api di Sumatera. Terdapat 637 titik api di Palembang, 346 di Jambi dan 30 di Riau. Meski Riau tergolong daerah yang memiliki sedikit titik api dibandingkan dengan daerah lain, namun kepekatan asap sangat tebal. Hal ini dikarenakan asap yang dibawa angin dari wilayah Jambi. “Kami sudah kerahkan pesawat Hercules,” ungkap Suarpianto.

Pihak Jikalahari dan Walhi mempertanyakan tentang kepemilikan data kawasan hutan yang terbakar. Agar penegak hukum mempublish korporasi apa saja yang menempati wilayah terbakar, dan diduga melakukan kegiatan itu. Selama ini penegak hukum dan BPBD enggan mempublikasikan data tersebut sehingga terkesan menutup-nutupi.

“Tindak lanjut mengenai permasalaah itu bukan termasuk kewenangan dari BNPB dan BPBD untuk menjawabnya, itu sudah kewenangan penegak hukum,” jawab Suarpianto.

Sekitar pukul setengah dua belas siang, diskusi berakhir. Al-Azhar bacakan kesimpulan hasil diskusi.

1. Pihak LAM akan memantau proses penanggulangan asap. Baik aktifitas teknis seperti pemadaman titik api hingga kepada cara pembuatan hujan.
2. LAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghimbau masyarakat peduli dengan kesehatan mereka, dengan cara menghindari tempat terbuka, mendatangi posko evakuasi sementara bagi masyarakat yang rumahnya terlalu terpapar asap dan juga memeriksa kesehatannya di posko kesehatan yang telah disediakan pemerintah.
3. Daerah selain Pekanbaru masih mengalami kepekatan asap. Di beberapa daerah seperti di Indragiri Hulu, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU tidak berjalan baik.
4. Tindakan pemerintah daerah untuk membimbing masyarakat untuk menghindari kegiatan di luar ruangan serta sosialisasi bahaya asap belum terlaksana dengan baik.
5. Pemerintah Riau menjamin pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan dampak asap bebas biaya baik di puskesmas dan rumah sakit.

KRU BAHANA MAHASISWA MENDATANGI GOR TRIBUANA YANG DIJADIKAN PEMERINTAH TEMPAT EVAKUASI WARGA. Sejak pagi hingga jam dua belas siang tempat ini masih belum bisa digunakan. Masih tampak sepi, hanya ada beberapa security terlihat. Begitu masuk ke dalam, asap masih pekat. Langit-langit bagian luar gedung banyak bolong, paku berserakan di dekat kursi tribun. Sebagian besar jendela gedung masih terbuka dan ada beberapa yang sudah rusak. WC nya kotor serta bak air masih kosong.

“Bagian langit-langit yang bolong hanya diluar sedangkan didalam tidak terlalu. Kalau untuk MCK dan jendela nanti akan kami siapkan, jika MCK tidak memadai nanti bisa dialihkan ke gedung sebelah. Gedung LAM,” ungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Eddie Yusti.

Ketidaksiapan tempat juga karena kesalahan komunikasi dari satuan Taruna Siaga Bencana yang dikenal dengan Tagana. Satuan ini dibawah komando BNPB dan BPBD. Pihak Tagana mengira Balai Adat Melayu LAM Riau tempat evakuasi warga nantinya.

Sekitar pukul setengah dua belas usai pertemuan di Balai Adat, barulah tempat tidur yang akan digunakan warga saat dievakusi dipindahkan ke GOR Tribuana.Petugas Kesehatan mulai berdatangan. Tiga jam berlalu setelah tempat tidur disediakan, belum ada tanda-tanda tempat evakuasi itu siap digunakan.

Untuk AC, Eddie katakan, hanya beberapa yang bisa difungsikan mengingat kekuatan listriknya. Tempat tidur hanya bisa menampung kurang lebih 40 orang, dengan posko dan obat-obatan yang stand by.

Alasan dipilihnya GOR sebagai posko evakuasi karena dianggap strategis dekat Rumah Sakit. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bisa memantau langsung. Tingkat keamanan pun terjaga.

Hingga pukul lima sore, belum ada warga yang datang ke tempat evakuasi ini.“Mungkin saja warga lebih merasa nyaman tinggal di rumahnya sendiri.” Jelas Eddie.

Sehari setelah diadakan rapat di Balai Adat LAM Riau. Kru Bahana Mahasiwa mendatangi posko kesehatan yang terletak dibeberapa titik di Pekanbaru. Posko di depan PTUN Panam, hanya ada satu dokter, dua perawat, satu dari Satpol PP dan dua dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. Pukul dua siang tidak terlihat masyarakat yang memeriksa kesehatannya.

Berdasarkan data, masyarakat yang mendatangi posko untuk berobat atau sekadar memeriksa kesehatannya hanya 14 orang. Di posko ini terdapat  satu tempat tidur, dua tabung oksigen, namun belum ada obat-obatan karena baru akan disuplai dari Dinas Kesehatan sekitar pukul tiga sore.

Tidak beda jauh dengan Posko depan PTUN. Posko di Rumbai baru 11 orang yang memeriksa kesehatannya. Perlengkapan yang ada satu tempat tidur, tiga tabung oksigen dan beberapa jenis obat-obatan seperti obat batuk, flu, multivitamin dan obat tetes mata. Di posko ini hanya ada dua dokter dan dua perawat.

Posko depan Ramayana Jalan Jenderal Sudirman hanya ada satu orang dokter dan perawat.  Warga yang sudah cek kesehatan sekitar 30 orang. Sedangkan posko di gedung Balai Adat Melayu Riau, warga yang cek kesehatannya mengalami batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan dan infeksi mata. Ini dialami beberapa orang lansia. Dua dokter, tiga perawat, dibantu Tim Bantuan Medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, bertugas di posko ini.

Posko yang ada di MTQ juga sudah mulai didatangi warga. Selama dua hari berdiri, sudah 80 orang yang datang cek kesehatannya. “Masyarakat yang datang mulai dari anak-anak hingga lansia,”ujar Dr.Herti yang bertugas di posko ini.

Posko buka pukul 8 pagi tutup pukul 8 malam. Peralatan yang tersedia, tempat tidur untuk pasien, meja,kursi, alat pengukur tekanan darah, masker, serta obat-obatan yang diperlukan. Mobil ambulance tersedia ditiap posko yang dapat digunakan dalam keadaan emergency.

Sampai saat ini masyarakat mengeluh sakit di saluran pernapasan, mata perih dan batuk. Jika pasien sudah terjangkit sakit yang parah, akan dirujuk ke rumah sakit dan Puskesmas tedekat. #Martha