Usung tema Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Riau menggelar aksi 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) di Tugu Perjuangan. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025.
Koordinator Aksi, Sri Devi Surya Azizah menjelaskan rangkaian HAKTP sebenarnya berlangsung selama 16 hari. Namun disingkat dalam tiga agenda. Di antaranya berupa diskusi dan bedah buku, aksi bersama kelompok rentan, kemudian aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM. “Agenda ini sebagai usaha untuk menolak diskriminasi,” ujarnya.
Staf Multimedia Walhi itu juga menegaskan banyak petani dan masyarakat adat mengalami kriminalisasi lantaran ikhtiar menjaga hak hidup mereka. “Negara tidak hadir, yang hadir justru diskriminasi, ancaman, dan intimidasi,” jelas Devi.
Devi menekankan aksi ini juga hadir sebagai bentuk desakan kepada pemerintah. “Kami memperingatkan bahwa negara tidak pernah benar-benar hadir. Tapi rakyat juga tidak pernah diam,” ucapnya.
Walhi menaja dua rangkaian kegiatan. Pertama, pembukaan aksi dengan orasi di Tugu Juang dan pelaksanaan donasi. Kedua, donasi dilanjutkan di lokasi kedua melalui panggung kebudayaan Rumah Sunting. Berbagai seniman, pegiat teater muda, dan komunitas literasi ikut terlibat.
Sementara itu, Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Isu Keadilan Iklim Walhi Riau, Ahlul Fadli menekankan momentum HAKTP dan Hari HAM harus dikaitkan dengan krisis iklim, bencana, dan kekerasan terhadap kelompok rentan.
Ia bilang bencana yang terjadi di Sumatra berhubungan langsung dengan perizinan yang bermasalah. “Bencana ini lahir dari penggundulan, tambang, dan perusahaan Hampir 10 tahun dan masyarakat menanggung dampaknya,” ujarnya.
Walhi mendesak pemerintah melakukan evaluasi, mencabut izin bermasalah, serta memproses hukum jika ada pelanggaran. Ia juga menyinggung kriminalisasi terhadap tahanan politik yang hingga kini masih ditahan.
Memasuki musim kemarau panjang, Ahlul mengatakan hutan Riau berpotensi terbakar. Solidaritas publik perlu terus diperkuat. “Kami tetap memantau dan menyiapkan kajian terkait perizinan yang berdampak pada hutan, gambut, dan ruang hidup masyarakat. Kami tidak ingin mereka terus menjadi korban kebijakan yang eksploitatif,” ucapnya.
Salah satu peserta aksi, Putri Azzahra mengatakan keikutsertaannya berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi negara. “Hari HAM harus terus diperingati untuk menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat sipil masih eksis,” ucapnya.
Ia menilai pemerintah gagal mengutamakan kepentingan rakyat dan justru menormalisasi perampasan ruang hidup demi dalih pembangunan ekonomi. Putri berharap aksi lintas komunitas seperti ini dapat memperkuat ruang-ruang perlawanan ke depan.
“Bencana ekologis terjadi, tapi pemerintah malah memainkan narasi seolah tidak ada apa-apa. Karena itu masyarakat sipil harus solid melawan,” tegasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, komunitas masyarakat sipil, Komunitas Rumah Sunting, dan mahasiswa pecinta alam. Selain menyoroti kekerasan terhadap perempuan, aksi ini juga fokus pada isu bencana ekologis di Sumatra.
Pewarta: Vanessa
Penyunting: Fitriana Anggraini