Rapat koordinasi Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Kebangsaan resmi dibuka, Minggu (29/3). Aras Mulyadi selaku Rektor Universitas Riau buka acara, diisi dengan temu ramah dan makan bersama. Berlangsung di lantai IV Rektorat sekitar pukul 7 malam.

Dalam sambutannya, Aras sampaikan terimakasihnya sebagai pelaksana Kukerta Kebangsaan 2015. Ia katakan sudah berkomunikasi dengan lembaga yang berbaur dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). “Siti Nurbaya selaku Mentri Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga sambut baik dengan tema karhutla. Ia juga mau turut melepas peserta kukerta,” kata Aras.

Rektor UR juga sampaikan kalau pencegahan, penanggulangan, dan peraturan hukum harus ditingkatkan. Ia mengaku kecewa, karena sampai saat ini setelah ada api baru tergerak untuk menanggulangi tanpa pencegahan. “Dengan adanya kukerta ini maka masyarakat bisa perhatikan pencegahan asap,” harapnya. Ia lanjut paparkan, tercatat di Riau sebanyak 12 kabupaten kota rawan api.

Esoknya, sekitar pukul 8 pagi dilanjutkan dengan rapat koordinasi di lantai 2 ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Diikuti perwakilan tiap universitas wilayah barat. Kukerta Kebangsaan akan dilaksanakan selama sebulan, dan fokuskan program pencapaian pada masyarakat. “Pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang benar juga akan diterapkan,’’ ungkap Budi Harjo selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Kukerta Universitas Lampung ditengah rapat.

Halimi selaku Sekretaris Eksekutif BKS Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, berharap pelaksanaan Kukerta Kebangsaan makin baik. Ia juga sampaikan daerah yang menjadi tuan rumah haruslah punya nilai jual yang tinggi. Contohnya pada 2010, Aceh sebagai pelaksana. Dimana saat itu Aceh alami gempa bumi. “Saat ini yang jadi perhatian adalah asap, maka diputuskan Riau jadi tuan rumah,’’ ungkap Halimi, ketika ditemui usai rapat.

Halimi juga jelaskan, tercatat seluruh kabupaten di Riau menjadi rawan api. Tapi pihak UR hanya pilih empat, Kabupaten Siak, Pelalawan, Meranti, dan Kampar. “Kabupaten Rokan Hilir masih jadi opsi. Alasan dipilihnya kabupaten ini karena banyak lahan gambut, menarik perhatian sejumlah perusahaan untuk membuka lahan,” jelas Halimi.

Almasdi Syahza, Ketua LPPMP UR paparkan, bahwa pada 2014 pemerintah beri dana sebesar 250 juta untuk Kukerta Kebangsaan. “Tapi setelah kami perkirakan, dana yang dibutuhkan lebih dari tahun sebelumnya. Namun kita tidak putus asa. Kami bertekad kukerta akan tetap dilanjutkan walau pemerintah tidak beri dana,’’ papar Almasdi.

Sebelum rapat usai, disepakati rencana kukerta  tahun depan di Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai pelaksana. Nofrizal selaku Ketua mbaga Penelitian Pendidikan dan Masyarakat UMRAH sampaikan pada peserta rapat agar mendukung mereka dalam penyelenggaraan nanti.

Kriteria mahasiswa yang ingin ikuti Kukerta Kebangsaan diserahkan pada kebijakan tiap universitas. “Untuk saat ini belum ada kriteria tersendiri untuk mahasiswa UR, kami diskusikan lagi nanti,” tegas Harison mengakhiri.(*8)