Kamis (19/12), Departemen Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Universitas Riau adakan diskusi publik. Membahas mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wilayah Pekanbaru sepanjang  2011-2013. Acara berlangsung selama 2 jam di ruang sekre BEM UR. “Pekanbaru Miskin Pembangunan APBD nya kemana?†jadi tema diskusi .
Triono Hadi, dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Riau bicara mengenai persoalan ini. Dia menjelaskan 2 tahun masa kepemimpinan Firdaus dan Ayat banyak hal yang di evaluasi khususnya dari sisi anggaran pendapatan belanja daerahnya.
Kata Triono, sekarang APBD masih dinikmati oleh aparat, publik hanya mendapat jatah 25 persen dari total pendapatan yang ada. “Jika mereka merubah 40 persen untuk aparatur dan 60 persen untuk kebutuhan publik, pembangunan pun semakin meningkat,†tambah Triono.
Pada 2013 jumlah APBD Pekanbaru 1,9 triliun. Sekitar 60-70 persen untuk belanja aparatur, 5 persen untuk membangun bangunan aparatur dan sisanya 25 persen yang diberikan untuk publik meliputi beasiswa, membangun ekonomi mikro, belanja publik dan sebagainya.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 menegaskan, APBD yang disusun setiap tahun harus terbuka dan transparan. Persentase APBD di Pekanbaru dinilai Triono tidak seimbang. Dari sisi anggaran melihat proposional anggaran kota Pekanbaru tidak sebesar-besarnya untuk masyarakat.
“Kita semua paham apa yang menjadi permasalahan kota Pekanbaru dan kita memberikan dukungan untuk masyarakat Pekanbaruâ€, harap Iskandar, Wakil Presiden Mahasiswa UR.#
