Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menggelar Nonton Bareng dan Diskusi Pemutaran Film Dokumenter Rempang di Rumah Gerakan Rakyat WALHI, Pekanbaru. Kegiatan pun tersiar secara dalam jaringan via YouTube, Sabtu Malam (4/1).
Disutradarai Eko Yunanda, dokumenter ini mengisahkan perjalanan panjang masyarakat adat Pulau Rempang dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari ancaman Proyek Strategis Nasional (PSN). Film berdurasi 39 menit ini terurai jadi tiga bagian.
Pertama membahas sejarah panjang Pulau Rempang yang telah dihuni selama ratusan tahun. Bagian selanjutnya, menceritakan awal mula perampasan tanah masyarakat sejak 2004 hingga puncaknya pada tahun 2023. Lalu kisah perjuangan masyarakat adat Rempang menghadapi intimidasi dan kekerasan aparat menutup bagian ketiga.
Dari Simbol Solidaritas Hingga Lambatnya Proses Hukum
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau Boy Jerry Even Sembiring mengatakan film adalah simbol solidaritas perjuangan masyarakat adat Rempang. “Film ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tanah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga identitas dan kehidupan masyarakat adat,” ujarnya.
Melalui Zoom Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan masyarakat Rempang tak pernah menyetujui proyek ini. Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
“Relokasi tanpa persetujuan ‘sadar’ masyarakat adat melanggar aturan sosial budaya internasional,” ujar pria pencipta lagu solidaritas Rempang itu.
Selanjutnya Tim Hukum Solidaritas Rempang Nofita Putri mengungkapkan bahwa intimidasi terhadap saksi menjadi salah satu kendala utama dalam proses hukum. “Banyak saksi merasa tertekan dan enggan berbicara,” ucapnya.
Sementara itu Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Pekanbaru Andri Alatas menyoroti lambatnya proses hukum. Sehingga belum mampu memberikan keadilan nyata bagi masyarakat.
Staf Advokasi YLBHI Pekanbaru Wira Tri Ananda Manalu memaparkan pendampingan masyarakat telah mulai dari September 2023. Meskipun banyak menghadapi tantangan yang berat.
“Masyarakat mengalami intimidasi terus-menerus dari aparat, namun mereka tetap bertahan di tanah kelahiran mereka,” tuturnya.
Tokoh masyarakat Riau Bunda Azlaini Agus menegaskan konflik ini adalah masalah kemanusiaan yang serius. Dia mengkritik PSN yang dianggap lebih berpihak pada investor asing daripada rakyat kecil.
“Tanah adalah kehidupan. Mengambil tanah masyarakat sama saja dengan membunuh mereka,” tegasnya.
Penulis : Nurul Ain Ninda Pramesti
Editor : Fitriana Anggraini