Perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas di Riau melakukan audiensi terkait kendala pencairan dana beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Audiensi dilakukan di Ruang Rapat Kantor BPKAD, Jumat (10/01).
Adapun mahasiswa yang terlibat dalam audiensi diantaranya adalah Universitas Riau (Unri), Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Muhammadiyah (Umri). Hal ini disambut oleh Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra. Dia menyampaikan bahwa permasalahan mahasiswa dapat didiskusikan dengan lebih jelas dan terarah dengan audiensi. Ketimbang melakukan aksi di jalanan yang menurutnya tak terstruktur.
“Hal seperti ini justru lebih bagus, jika ada persoalan kita lakukan diskusi dan komunikasi. Tentu solusinya akan lebih terarah daripada kita melakukan hal-hal seperti aksi di jalanan,” ujar Indra.
Wakil Presiden Mahasiswa Unri Brian Bima Sanda mengambil menyampaikan keluhan terlebih dahulu. “Tujuan kami melakukan audiensi ini ialah dikarenakan banyaknya mahasiswa Unri yang menyampaikan keluh kesahnya hingga hari ini,” ujar Brian.
Dia melanjutkan bahwa mahasiswa Unri butuh kepastian tanggal cairnya dana beasiswa. Terlebih pembayaran Uang Kuliah Tunggal Unri dilakukan di bulan Januari ini. Sehingga mereka butuh bantuan untuk pembayaran dan pemenuhan aktivitas kuliah yang segera akan dimulai.
Dalam keluhannya, Brian menyatakan tiga poin tuntutan:
Pertama, menuntut pemerintah Provinsi Riau terutama BPKAD untuk mencairkan dana beasiswa Pemprov selambat-lambatnya pada tanggal 15 januari 2025
Kedua, menuntut pemerintah Pemprov dan BPKAD untuk membuat klarifikasi mengenai keterlambatan pencairan beasiswa Pemprov Riau melalui media sosial instansi terkait
Ketiga, menuntut pemerintah Pemprov Riau dan BPKAD untuk menyikapi tuntutan pada poin pertama dengan mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan beasiswa Pemprov Riau
“Jangan sampai ini menjadi kendala mahasiswa untuk tidak melanjutkan kuliahnya,” tegas Brian. Mengingat banyak mahasiswa Unri yang menggunakan dana beasiswa Pemprov untuk membayar UKT.
Keluhan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan dari Unilak Frederick Alexander. “Kapan beasiswa itu cair? Mengingat bulan dua sudah memasuki pembayaran SPP [Sumbangan Pembinaan Pendidikan] di Unilak,” tanya Frederick, menyinggung soal pemberitaan perihal anggaran sebesar Rp 38 M Beasiswa Pemprov Riau 2024.
“Mengingat kami sebentar lagi akan ujian, dikhawatirkan banyak teman-teman yang tidak fokus ujian karena hal ini. Penerima beasiswa ini rata-rata orang yang susah,” lanjutnya.
Perwakilan dari Aliansi Pendidikan Gratis Khariq Anhar menyampaikan ada tiga universitas dana beasiswa Pemprovnya belum cair. Dia juga bertanya soal kendala pencairan dana.
Kata Khariq kebanyakan pemimpin daerah tak mau ditemui. Beasiswa untuk mahasiswa yang cukup ramai seperti di Bengkalis, Rokan Hilir, dan Pelalawan banyak yang tak tahu kabarnya hingga sekarang.
“Jika memang ada kendala mohon disampaikan, tetapi dari mereka malah kunjung tidak ada jawaban,” ucap Khariq. Dia menyinggung soal komunikasi yang terputus karena Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) justru memblokir mahasiswa yang bertanya perihal itu.
Menanggapi pertanyaan dari beberapa mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi tersebut, Indra mengatakan bahwa yang mengelola dana beasiswa adalah Biro Kesra. Pada saat pengumuman penerima beasiswa sekitar bulan November dan Desember, Biro Kesra belum berkoordinasi dengan BPKAD terkait kemampuan keuangan mereka sampai akhir tahun.
“BPKAD itu adalah bendahara, tugas bendahara adalah membayar. Jadi, ketika ada uang kita bayarkan, ketika tak ada uang tentu kita menunggu ada uang,” ujar Indra. Mereka berupaya agar kondisi kas dapat memenuhi semua belanja yang menjadi kewajiban, termasuk beasiswa.
Dia mengatakan pada 31 Desember 2024 pihaknya sudah berusaha menarik dana dari beberapa sumber. Bahkan ingin menyalurkan beasiswa dari sumber Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang direncanakan masuk sekitar Rp 42 Miliar pada akhir Desember, namun tidak kunjung ada hasil.
“Inilah dampaknya sehingga kita tidak dapat melakukan eksekusi pada tanggal 31 Desember, kita sudah berupaya semaksimal mungkin namun itulah yg terjadi,” tuturnya.
Indra mengatakan mereka sudah menyusun linimasa yang diusahakan akan cair minggu depan. “Kami berani mengatakan seperti itu manakala seluruh administrasi sudah kami penuhi,” ucap Indra.
Terkait beasiswa, Indra mengatakan bahwa harus ada tinjauan dari Inspektorat. Mereka juga akan melakukan pergeseran anggaran mulai Senin.
Lebih jelasnya, pencairan dana yang dikatakan akan cair minggu depan jika dihitung mulai hari ini maka maksimalnya jatuh pada Jumat (17/01). Sesuai dengan tiga tuntutan yang diberikan oleh pihak Unri, maka mereka akan tetap mengingatkan kembali BPKAD pada Rabu (15/01).
Penulis : Dina Fatmawati Putri dan Aulia Hasanah
Editor : Fitriana Anggraini