Selain menjalankan tiga pilar utama, Bank Indonesia rutin melakukan pengkajian ekonomi dan keuangan regional. Tujuannya, untuk memberikan informasi kepada stakeholders tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan. Sebut Siti Astiyah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dalam Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR), Februari 2019.
Kalkulasi atau grafik perkembangannya akan menjadi penopang peningkatan kebijakan BI selanjutnya. Melihat kondisi ekonomi kian hari makin berkembang, begitupun sistem, maka hasilnya menjadi patokan. Kajian dilakukan kurun waktu tiga bulan berturut-turut atau per-triwulan dalam setahun.
KEKR sajikan pertumbuhan ekonomi daerah hinga prospek perekonomian daerah. Dalam hal ini, menarik bagaimana prospek perekonomian Riau kedepan.
KEKR Riau tahun 2019 menyebut perkembangan ekonomi Riau diperkirakan akan meningkat pada triwulan kedua dibanding triwulan pertama. “Tumbuh positif dan berada pada kisaran 2,30 sampai 2,80 % (yoy).â€Â Year over year (yoy) merupakan metode evaluasi atas dua atau lebih parameter sebagai pembanding hasil antara satu periode waktu dengan periode waktu yang sebanding sebasis tahunan.
Peningkatan ini jika melihat dari aspek penggunaan berasal dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, Â Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNRT) dan Net ekspor.
Lantaran, beberapa bulan ke depan masyarakat Riau khususnya akan menjalani bulan puasa dan Idul Fitri yang cenderung meningkatkan konsumsi. Konsumsi LNRT meningkat sebab aktivitas politik jelang Pemilihan Umum pada April. Aden Gultom, Kepala BPS Riau juga menyatakan demikian dalam jumpa pers meningkat hingga 20 persen dikutip dari rri.co.id.
Selanjutnya mengenai konsumsi pemerintah melonjak akibat membayarkan tunjangan hari raya serta gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara. Terakhir ekspor luar negeri diprediksi meningkat seiring penurunan tarif impor CPO dan RPO India. Kisaran masing-masing 44% dan 54% menjadi 40% dan 50% dan perkiraan sedikit membaik pertumbuhan harga CPO walau terbatasnya ekspor CPO ke Eropa dan AS.
Terkait laju inflasi di Riau pada triwulan kedua diperkirakan kisarannnya 2,50% hingga 3,50% (yoy). Perkiraan ini lebih tinggi dibanding prediksi laju inflasi triwulan pertama 2019 namun lebih rendah dibanding realisasi triwulan kedua di tahun 2018. Tingkat inflasi keseluruhan tahun 2019 diperkirakan berkisar 2,30% hingga 3,30% (yoy), lebih sedikit tinggi dibanding keseluruhan tahun 2018. Sedangkan target inflasi nasional 3,5 + 1% (yoy).
Penyebab inflasi melonjak bersumber dari komoditas yang harganya dipengaruhi kebijakan pemerintah sesuai terbukanya peluang kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif penerbangan dan penerapan tarif bagasi.
Selain itu sumber tekanan inflasi juga berasal dari komoditas bahan pangan Provinsi Riau yang masih bergantung terhadap pasokan dari luar daerah. Sehingga rentan terhadap gejolak harga. Komoditas tersebut berupa daging dan telur ayam ras, bawang merah dan bawang putih. Biasanya  jelang bulan puasa dan lebaran komoditas yang meningkat harganya daging dan telur ayam ras, cabai merah kriting, cabai rawit dan bawang merah.
Menurut kajian BI, beberapa hal perlu dilakukan untuk mengatasi inflasi ini.
Prioritas pengendalian inflasi di tingkat regional membutuhkan koordinasi aktif antara tim pengendalian inflasi daerah terus ditingkatkan, di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, beberapa upayanya dengan mendorong percepatan pelaksanaan kerjasama antar daerah mengenai komoditas pangan. Kerjasama yang dimaksud berupa koordinasi dengan satgas pangan mengenai pemantauan pasokan pangan beserta distribusinya. Optimalisasi kerjasama dengan Bulog sebagai pengelolaan stok pangan. Pemanfaatan BUMD dan BUMP dengan kerja sama antar daerah, lalu dikembangkannya pasar lelang.
Kedua mengoptimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah di provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan kompetensi SDM berupa kegiatan capacity building, rapat koordinasi monitoring serta evaluasi program secara berkala. Ketiga memitigasi gangguan distribusi dan konektivitas dengan bekerjasama dengan kepolisian guna antisipasi tindakan spekulasi dan penimbunan. Mengalokasikan anggaran guna pembuatan sistem informasi neraca pangan terintegrasi. Optimalkan pemanfaatan jembatan timbang sebagai deteksi arus keluar masuknya bahan pangan. Mempercepat pembangunan pasar induk. Terakhir mendorong hubungan dan kualitas infrastruktur jalan terutama sentra produksi.
Tak kalah penting melakukan kegiatan menjangkar ekspektasi masyarakat supaya bijak berbelanja dan update terhadap harga terkini. Dapat dilihat pada media massa sehingga mendorong Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Rekomendasi untuk upaya pengawalan inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah panjang.
Pada usulan jangka pendek, perlu menciptakan pandangan positif terhadap iklim investasi dengan publikasi perkembangan kemajuan Riau melalui media komunikasi yang lebih luas. Peningkatan peruntukan belanja modal, mengenai infrastruktur yang dimonitori serta dinilai secara mendalam. Melakukan kerjasama dengan masyarakat atau asosiasi usaha bidang pariwisata dalam mengembangkan wisata berbasis perkebunan, misal wisata petik durian di Bangkinang dan Bengkalis. Ada pula wisata persawahan di Bunga Raya. Kegiatan tersebut perlu dipublikasikan seiring berbagai wisata budaya nasional seperti Bakar Tongkang dan Pacu jalur.
Sedangkan usulan jangka menengah panjang mengacu pada percepatan rencana pembangunan infrastruktur. Terutama jalan dan jembatan, kelistrikan, pelabuhan, juga pengembangan area industri yang sinergis serta apik atas peningkatan sektor utama di Provinsi Riau.
Pengembangan kawasan industri Tanjung Buton dengan siapkan paket intensif dalam berinvestasi. Selanjutnya diperlukan penyusunan atas roadmap hilirisasi produk yang berbasis minyak kelapa sawit. Ini menjadi pedoman dalam jangka panjang kebijakan daerah. Jika dimungkinkan pula roadmap tersebut menjadi pelengkap dari RPJMD ataupun RPJPD.
Terakhir mengoptimalkan potensi wisata Riau, baik budaya, religi, sejarah, alam, maupun perkebunan. Memperbaiki infrastruktur sebagai akomodasi, promosi dan buku panduan serta penguatan sumber daya manusianya pada sektor pariwisata dan jasa pendukung.#
Penulis Raudatul Adawiyah Nasution*
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau