Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (BEM FISIP Unri) gelar Konsolidasi Akbar pada Minggu, 24 Mei 2026. Bertempat di Area Panjat Tebing Kampus Panam, forum soroti sejumlah persoalan daerah yang belum terselesaikan oleh pemerintah Provinsi Riau.
Kepala Dinas Sosial dan Politik BEM FISIP Unri, Dio Dwi Prayoga sebut konsolidasi sebagai tindak lanjut audiensi BEM FISIP Unri dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Riau pada 6 Mei silam. “Tentunya DPRD juga mengarahkan kami untuk langsung menuntut dari pemerintah provinsi itu sendiri,” ujarnya.
Konsolidasi hadir karena permasalahan di Riau yang tak kunjung diselesaikan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan itu menyadari perpecahan dalam internal pemerintah Provinsi Riau. Imbasnya banyak permasalahan di setiap kabupaten kota tak selesai.
Pekan sebelumnya BEM FISIP Unri telah mengirim surat audiensi lanjutan kepada DPRD Riau. Namun hingga konsolidasi berlangsung jadwal audiensi belum ditetapkan.
Dio menyebut aliansi mahasiswa akan mempertimbangkan aksi massa yang lebih besar apabila masih tidak ada tanggapan. “Target kami bahwasanya jika tidak adanya balasan audiensi yang kami berikan, tentunya ada aksi yang lebih besar yang akan kami lakukan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Dio menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, terkait dana hibah yang diberikan kepada instansi vertikal seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedua, kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan minyak. Ketiga, infrastruktur jalan dan aktivitas truk Over Dimension Overload (ODOL) yang dinilai berdampak terhadap kerusakan jalan.
Dalam kesempatan yang sama, Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau, Gary Andreas mengatakan nihilnya langkah konkret atas permasalahan di Riau akibat tidak adanya perencanaan matang dalam pembangunan daerah. “Saya melihat bahwasanya Provinsi Riau ini tidak punya grand planning. Sebuah rencana besar Provinsi Riau ini mau dijadikan pemfokusan pada apa,” simpulnya.
Menurut Gary, pembangunan sektor industri, agraria, dan pariwisata berjalan tanpa arah yang terukur sehingga memunculkan berbagai persoalan baru di daerah. Ia pun menyoroti program Koperasi Desa yang berdampak terhadap pelaku Usaha Menengah Kecil. Kemudian soal pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera juga. Menurut Gary masyarakat berhak memperoleh pertanggungjawaban.
“Meskipun terjadinya [sumber blackout] di Jambi, tapi region [wilayah] Riau ataupun Pekanbaru itu juga harus turut bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Sudah diatur dalam undang-undang, itu ganti rugi ke masyarakat,” ujarnya.
Di akhir, konsolidasi menghasilkan pembentukan Aliansi Riau Melawan yang mengatasnamakan masyarakat. Kendati mayoritas berasal dari mahasiswa Unri, aksi kedepannya tidak akan membawa almamater. Melainkan pakaian bebas atau hitam guna memantik keterlibatan masyarakat luas dalam menyuarakan persoalan di Riau.
Pewarta: Muhammad Naufal Ihsan
Penyunting: Mutiara Ananda Rizqi