Pasangan Muhammad Ravi dan Muhammad Aditya Pratama resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Riau (UNRI). Aula Siak Sri Indrapura Gedung Rektorat UNRI jadi saksi pergeseran tampuk kekuasaan Basar-Armizul pada Kamis (7/3).
Pelantikan dilakukan bersempena dengan talkshow jelang pilkada serentak. Mengusung tema Dampak Lingkungan Pasca Pemilu untuk Menyongsong Pilkada Serentak 2024, talkshow ini menghadirkan sejumlah praktisi sebagai pembicara.
Misbah Ibrahim jadi pembicara pertama. Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekanbaru tersebut bahas sengketa pemilihan umum (pemilu) lalu. Ia sebut banyak peserta pemilu yang tidak tertib aturan dengan memasang alat peraga kampanye di pohon-pohon.
Misbah bilang alat peraga akan sulit terurai sehingga dapat menimbulkan persoalan lingkungan. Lebih lanjut ia komentari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kedepan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan.
Pertama, Misbah sampaikan perlu adanya peran aktivis lingkungan. Tak lupa ia katakan mahasiswa juga harus konsisten mengingatkan peserta Pilkada untuk tidak memasang alat peraga kampanye di tempat yang berbau lingkungan.
Kedua, Misbah tegaskan kembali bahwa pelaksanaan Pilkada nantinya harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
Ketiga, ia tambahkan pula harus adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat melakukan gerakan berkelanjutan berupa propaganda sosial dan moral terhadap siapa saja yang akan mencalonkan diri.
“Dan ini tidak boleh berhenti, kalau gerakan ini berhenti, tidak akan menghasilkan apa pun karena ini tidak ada dalam ranah hukum,” pungkas Misbah.
Kemudian ada Bambang Pratama. Ia merupakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau. Bambang fokus pada evaluasi isu lingkungan pemasangan alat peraga kampanye. Ia sebutkan peranan mahasiswa sangat diperlukan dalam hal ini.
“Mahasiswa harus menjadikan Pilkada ini untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk melakukan debat publik dan diskusi dengan calon kepala daerah mengenai kepedulian mereka terhadap lingkungan”, ujarnya.
Sejalan dengan Bambang, Made Ali bilang bahwa diperlukannya kekuatan mahasiswa dalam mengawal Pilkada kali ini.
“Mahasiswa bisa merubah paradigma di masyarakat sehingga calon kepala daerah yang tidak memiliki visi ekologis jangan dipilih,” tuturnya
Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) tersebut juga bahas empat permasalahan yang pernah dan masih terjadi di Riau. Ada banjir, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), korupsi, dan Covid 19. Ia tekankan permasalahan ini dapat dihentikan dengan memilih pemimpin yang benar.
Tak ketinggalan, Made paparkan beberapa parameter untuk menilai visi misi calon kepala daerah nantinya. Pertama, kepala daerah nantinya harus berani dalam mencabut dan mengulas kembali terkait izin perusahaan tambang. Kedua, calon kepala daerah yang dipilih nantinya harus dapat meninjau ulang kredit yang telah diberikan kepada perusahaan tambang
“Berani nggak mereka mengembalikan uang masyarakat yang sudah dirampok dengan meninjau ulang kredit-kredit yang telah diberikan kepada perusahaan tambang dan kelapa sawit yang merusak lingkungan,” papar Made.
Ketiga, Made sebut kepala daerah nantinya harus mampu menghukum para korporasi terlibat kejahatan luar biasa.
“Parameter ini bisa dikaitkan dengan Pilkada nanti”, tutupnya.
Penulis : Vini Violita
Editor: Fitri Pilami