Aksi mahasiswa Universitas Riau atau Unri bertajuk Marwah Tercabik, Tuah Terusik dilaksanakan pada Kamis, 14 Juli 2025. Berlangsung di Kantor Gubernur Riau, aksi dimulai pada pukul 10 pagi.
Aksi dimulai dengan satu per satu orator menyuarakan aspirasi mereka di atas mobil komando Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unri. Massa menuntut agar Gubernur Riau, Abdul Wahid dapat hadir di lokasi. Namun, permintaan itu tak kunjung digubris.
Koordinator Aksi, Azhari lantas memberi arahan untuk menerobos gerbang. Gesekan antara aparat dengan mahasiswa tak bisa dielakkan. Beberapa orang beralmamater biru langit tampak menaiki gerbang. Sedang yang lain berusaha untuk mendobraknya dari bawah.
Berbagai umpatan verbal juga dilontarkan. Setelah sekian banyak upaya, akhirnya gerbang tersebut dapat dirobohkan oleh massa. Ketegangan dapat mereda setelah Wahid akhirnya datang menemui mahasiswa.
Aksi yang berlangsung sekitar enam jam ini ditutup dengan komitmen mahasiswa untuk memberikan waktu 3 × 24 jam kepada pemerintah provinsi untuk menunjukkan langkah konkret melalui media massa maupun media sosial. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka berencana kembali menggelar aksi lanjutan.
Lima Tuntutan Aksi
Presiden Mahasiswa Unri, Ego Prayogo menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
- Gubernur Riau berkomitmen untuk merelokasi pembangunan pengadilan militer dan BIN di kawasan kampus Universitas Riau.
- Menuntut Gubernur Riau untuk menegakkan perda No 1 tahun 2019, mulai dari pencegahan, penanggulangan hingga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- Mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan segala permasalahan infrastruktur terutama jalan rusak yang meliputi seluruh kawasan Provinsi Riau.
- Mendesak Gubernur Riau untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai anggaran Provinsi Riau dan beasiswa Pemprov Riau.
- Mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan segala bentuk konflik agraria yang berada di Provinsi Riau, termasuk perselisihan sengketa lahan masyarakat adat di Provinsi Riau.
Gubernur Riau Hadir Tandatangani Tuntutan
Gubernur Riau, Abdul Wahid menemui massa pada pukul 15.37 WIB. Kehadirannya diiringi pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, Wahid menjelaskan persoalan beasiswa Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau.
Beasiswa tahun ini dipakai untuk menutupi anggaran tahun 2024, sehingga dananya berkurang. Wahid menegaskan pengumuman administrasi beasiswa telah disampaikan ke kampus masing-masing pada hari ini.
“Kami sedang mencarikan dana dan saat ini dana tersebut sudah ada serta dialokasikan. Harusnya di awal bulan sudah diumumkan, namun ada kesalahan teknis sehingga hari ini kami umumkan,” ujarnya.
Terkait rencana pembangunan fasilitas militer di Unri, ia belum mendapat informasi yang jelas. Pun belum berkomunikasi dengan Rektor Unri. Wahid akan segera menyampaikan aspirasi mahasiswa. “Pembangunan ini berkaitan dengan kebijakan negara. Itu kewenangan pemerintah pusat, saya tidak berani menjawab secara tegas,” ucapnya.
Dalam isu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemprov Riau telah melakukan modifikasi cuaca. Pada pertengahan Juli hingga awal Agustus hujan mulai sering turun. Pemerintah menyiapkan lima helikopter water bombing dan ribuan personel Satuan Tugas (Satgas) yang berjaga di darat.
Alumnus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau itu juga menyebut pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk mahasiswa dan pelajar untuk menjaga lingkungan bersama. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, jangan sampai kebakaran terus menjadi momok bagi masyarakat Riau,” tegasnya.
Dalam isu anggaran, Wahid membeberkan kondisi keuangan provinsi saat ia menjabat. “Saya menemukan utang Rp 1,8 triliun dari periode sebelumnya. Dana yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun jalan dan fasilitas lain terpaksa habis untuk membayar utang tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terbuka kepada publik. “Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah kami buka. Silakan lihat, tidak ada yang kami tutupi,” katanya.
Menanggapi konflik agraria dan perlindungan hak adat, kewenangan utama ada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, dan lembaga adat. “Pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan penuh, tapi saya sudah berkomunikasi dengan lembaga adat dan kementerian terkait agar masalah ini segera diselesaikan,” tutup Wahid.
Kapolres: Aksi Tergolong Kondusif dan Tertib
Kapolresta Pekanbaru, Jeki memandang aksi ini masih tergolong kondusif dan tertib. Namun, ia mengingatkan ada hal-hal yang harus diperhatikan selama aksi.
“Intinya tertib ya, cuma ada oknum-oknum saja. Oknum mahasiswa yang mungkin mencari perhatian sehingga melakukan hal-hal yang melawan hukum seperti menjebol pagar dan membawa cutter [pisau] yang bisa membahayakan kita semua,” ujarnya.
Sekitar 500 personel gabungan dari Polda, Polresta, dan dari Brimob disiagakan untuk menjaga kelancaran aksi. Ia meminta agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan menaati hukum yang berlaku.
“Kita ini Polri bukan musuhnya mahasiswa, justru kita ada di sini untuk mengawal dan mengamankan rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka,” tutupnya.
Puluhan Massa Aksi Terluka
Tim Medis pada aksi kali ini terdiri dari anggota BEM dan Fakultas Keperawatan Unri. Mereka menyatakan terdapat puluhan mahasiswa yang mengalami luka-luka dan pingsan. Bahkan ada yang dilarikan ke rumah sakit.
Menanggapi hal ini, Koordinator Aksi, Azhari sudah melakukan koordinasi dengan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia atau KSR PMI Unri. Namun karena informasi yang diberikan terlalu mendadak, mereka tak punya cukup anggota untuk turut membersamai aksi. Alhasil BEM Unri juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani.
“Untuk alat-alat medis sebenarnya kalau untuk standar kami sudah dapat bantuan dari Fakultas Keperawatan,” ucapnya.
Tindak Lanjut BEM Unri
Presiden Mahasiswa Unri, Ego Prayogo mengatakan akan mengawal tindak lanjut pemprov. Ia siap turun kembali dan menuntut komitmen Wahid jika permohonan masih tak digubris.
Pengadilan militer yang tiba-tiba dibangun di Unri merupakan kebijakan langsung dari Prabowo. “Kami berharap pihak pemprov dapat berkomitmen akan lima tuntutan yang kami layangkan. Namun kita juga sama-sama tahu, untuk pengadilan militer ini kan memang keputusannya dari Prabowo,” ucap Ego.
Koordinator Aksi, Azhari bilang mereka tidak ada bernegosiasi dengan pemerintah. Mereka tidak akan pernah gentar sampai kapan pun, selagi tuntutan mahasiswa Unri belum sampai ke Gubernur Riau.
Pewarta: Afqodis Zahra, Tutiarna Grace Vanny Hutabarat, Gary Andreas, Farziq Surya, Atika Sofia
Editor: Fitriana Anggraini