Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak henti-hentinya disuarakan oleh kelompok mahasiswa. Mereka, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggabungkan diri dalam satu kelompok yang disebut Gerakan Rakyat Riau Menuntut (Gerram). Selasa (25/11), mereka kembali melakukan protes kenaikan harga BBM di depan kantor Radio Republik Indonesia (RRI) jalan Sudirman Pekanbaru.

“Sebelumnya kami kaget atas aksi tersebut karena yang datang ramai, tapi kegiatannya berjalan kondusif,” kata Yoyo, Kepala Bidang Pemberitaan RRI.

Mahasiswa bahkan diberi kesempatan oleh pihak RRI untuk menyuarakan aspirasinya melalui stasiun radio. Namun selang beberapa saat, pihak kepolisian langsung datang dan mengambil pengeras suara yang ada sama Zulfa, Presiden Mahasiswa Universitas Riau yang sedang berorasi. Dan seluruh mahasiswa disuruh keluar dari ruangan.

Tiga tuntutan yang sempat disampaikan adalah, pertama menolak kenaikan BBM, kedua Presiden terpilih Jokowi-JK harus turun dan terakhir nasionalisasi aset bangsa sesuai pasal 33 UUD 1945. Tuntutan ini mereka sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura jilid 2).

Keributan terjadi antara mahasiswa dan aparat kepolisian ketika mahasiswa usai melaksanakan sholat ashar. Satu persatu aparat kepolisian mengambil rotan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mahasiswa kemudian dipukul, ada yang menggunakan rotan dan ada pula yang menggunakan tangan kosong. Namun pihak mahasiswa tidak melakukan perlawanan. Meski mereka ada yang ditonjok bibirnya sampai berdarah, ditendang, dipukul kepala mahasiswa pakai rotan, Topan Riski Erlando, Mentri Advokasi BEM Unniversitas Riau pinsan dan harus diangkat oleh empat orang temannya ditengah kejar-kejaran dengan pihak kepolisian.

Hasilnya, 33 orang mahasiwa mengalami luka-luka, 1 orang dirawat di rumah sakit Ibnu Sina dan 4 lagi dirawat di rumah sakit pendidikan Universitas Riau pasca keributan yang terjadi.

“Mahasiswa tidak melakukan perlawanan karena pihak mahasiswa datang aksi dengan damai, dan kami hanya ingin menyampaikan aspirasi,” ungkap Suyeni Mentri Sosial dan Politik BEM UR.

Robert Haryanto, Kapolresta Pekanbaru semula mangatakan aksi ini tanpa surat pemberitahuan. Namun akhirnya Robert mengakui ternyata surat pemberitahuan telah dilayangkan. “Kami sudah layangkan surat pemberitahuan aksi,” Suyeni menegaskan.

Suyeni menambahkan, pihak mahasiswa sendiri berencana membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Melalui Kepolisian Daerah Riau dan Komnas HAM atas dasar pembungkaman hak berbicara oleh mahasiswa riau.

Bukan hanya pemukulan terhadap mahasiswa, pers pun dihalangi dalam meliput. Seperti yang terjadi pada Ira Victoria Pinem, Kru magang Bahana Mahasiswa Universitas Riau. Saat memfoto keributan, ia ditarik menuju pos satpam kantor RRI. Kamera handphone dirampas dan dikembalikan setelah rekaman serta foto dari kejadian tersebut dihapus. Buku catatan berisi hasil wawancara terkait aksi disita.

Polisi dengan seragam putih hitam yang mengintrogasi Ira juga memfoto kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Ira juga mahasiswa Universitas Riau. Ira diancam oleh polisi tersebut tidak akan bisa mengurus SKCK, bahkan Ira dibilang gabus atau pembohong. Usai demo, dua orang ditangkap karena dituduh provokator, mereka Novri Andri Yulan dan Janata.

Aksi di depan RRI tidak terjadi begitu saja. Penggalangan massa dilakukan sebelum beramai-ramai konvoi ke jalan. Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UR), sebagai titik kumpul di padati mahasiswa dari berbagai fakultas yang siap turun ke jalan dalam aksi Riau Tolak Jokowi. Siang itu sekitar pukul satu, sekitar 500 mahasiswa memenuhi dua bus kota di tambah ratusan sepeda motor dan satu mobil pick up lengkap dengan sound system yang siap menyuarakan tuntutan mahasiswa.

Sebelum aksi dilakukan beberapa kali kajian juga telah dilakukan oleh BEM UR. Zulfa menyampaikan hasil kajian bersama DR. Rizal Ramli, jika kenaikan BBM sekitaran 2000-3000 akan ada 10 juta rakyat miskin yang baru di Indonesia, sekarang kan masih 28,2 juta. “Sehingga pertambahan ini akan membuat rakyat miskin mati,” jelas Zulfa sambil tertawa.

Beberapa kebijakan coba ditawarkan kepada Jokowi, seperti reformasi tata kelola migas, subsidi silang, membagi BBM menjadi dua jenis, nasionalisasi aset strategis negara menurut pasal 33 UUD 1945.

“Tapi kami tidak tau, apakah jokowi sudah membacanya atau tidak,” tambah Zulfa.#Ira, Badru, Riski (kru magang)