Kesenjangan gender seringkali menghalangi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin, baik di organisasi, birokrasi maupun politik. Biasanya, perempuan dianggap memimpin dengan emosi. Acap kali disangka lemah, atau tidak pantas berada di ruang publik. Serta menjadi hambatan yang nyata. Padahal kepekaan emosional dapat memperkuat kualitas kepemimpinan.
Di sisi lain, kesenjangan gender dalam dunia kerja dan politik semakin memperlihatkankan ketidaksetaraan. Hambatan domestik, lingkungan kerja yang tidak ramah, serta stereotip kultural sulit membuat perempuan menembus posisi strategis.
Dikutip dari Menpora.go.id, kesenjangan gender yang turut terjadi dalam birokrasi membuat hambatan-hambatan yang dialami anggota perempuan sering kali tidak terlihat. Hal ini dikatakan oleh National Gender Advisor Prospera, Hartian Silawati, pada tulisan yang diterima infopublik pada Kamis, 21 Desember 2023.
Menurutnya ada tiga hambatan utama yang menghalangi kemajuan karir perempuan. Pertama, faktor domestik seperti tugas pengasuhan dan cuti melahirkan sebesar 80 persen. Kedua, lingkungan kerja, terakhir hambatan individu.
Bahkan mayoritas perempuan sebanyak 61 persen melaporkan bahwa mereka secara pribadi mengalami dampak dari hambatan-hambatan tersebut. Menurut data, proporsi perempuan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedikit lebih tinggi dari proporsi laki laki, perempuan hanya mewakili sekitar 16 persen dalam kepemimpinan birokrasi.
Disadur dari Konde.co, calon pemimpin daerah Gunungkidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih pernah mendapatkan cercaan saat maju dalam bursa pilkada karena dia seorang janda. Ia mendapatkan berbagai cemoohan dari orang-orang seperti “Jangan pilih janda ya”, “Jangan pilih perempuan”, dan “Perempuan itu bekerja hanya di belakang dan tidak bisa memimpin.”
Data perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) rekapitulasi hasil pilkada tahun 2015-2018 menunjukkan hanya terdapat 92 persen perempuan dari 1.084 kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih, menunjukkan hanya 8,49 persen perempuan yang terpilih. Karena setiap bursa pilkada jumlah perempuan selalu minim, maka ejekan terhadap calon perempuan seperti ini dianggap lazim.
Karir atau Rumah Tangga?
Menurut artikel yang berjudul “Women as Political Communication Sources and Audiences” yang ditulis oleh Dianne G, Bystrom, Iowa State University. Menyebutkan perempuan mengalami hambatan kultural dan pengetahuan. Walau perempuan mempunyai kelebihan seperti persuasif, hangat, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Secara umum perempuan sering dinilai sebagai orang yang pemalu, takut, hingga suka menangis. Sementara laki-laki identik dengan berani, pantang menyerah, dan tidak pernah menangis. Hal ini menyebabkan perempuan mempunyai kendala, juga tidak berani dan minder saat melakukan komunikasi di depan publik. Serta merasa rendah diri ketika mendapatkan kritikan.
Perempuan juga dianggap sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan domestik, dan tak pantas tampil depan publik dibanding laki laki. Menyebabkan perempuan tidak percaya diri. Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai orang yang tidak pantas memimpin. Sehingga memicu perasaan perempuan tidak percaya diri, malu, enggan berbicara di depan umum.
Perempuan juga memiliki hambatan pengetahuan, banyak yang tidak punya waktu untuk pergi dari rumah karena adanya tanggungan domestik. Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah seperti di kantor, juga tak mempunyai akses berkomunikasi atau berjejaring dalam mencari pengetahuan karena ia juga diberikan beban mengurusi urusan domestik. Perempuan selalu diberikan pilihan terbatas. Memilih karir atau rumah tangga? Sementara laki-laki lebih banyak pilihan.
Perempuan dan Politik
Dikutip dari eco-business.com, menurut peta “Perempuan dalam Politik” edisi 2025 dari Inter Parliamentary Union – United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (IPU-UN Women), jumlah laki laki melebihi perempuan tiga kali lipat dalam posisi eksekutif dan legislatif. Peta ini menyajikan peringkat terbaru perempuan dalam posisi eksekutif dan parlemen nasional per 1 januari 2025.
Meski mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,3 poin dengan persentase 27,2 persen dibandingkan tahun lalu, namun dalam pemerintahan proporsinya menurun sebesar 0,4 poin presentasi. Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), Tulia Ackson, menyatakan keprihatinannya atas lambatnya kemajuan representasi perempuan di parlemen. Meskipun sejumlah pemilihan umum besar telah berlangsung dalam setahun terakhir.
Menurut Ackson menegaskan kesenjangan global ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mendorong kesetaraan gender di ranah politik di berbagai belahan dunia. Dia menekankan perlunya tindakan tegas untuk menghancurkan hambatan yang ada dan memastikan suara perempuan terwakili secara setara, karena menjadi penopang utama bagi kesehatan demokrasi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal IPU, Martin Chungong, menilai minimnya kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender di kepemimpinan politik sebagai sebuah peringatan keras untuk segera bertindak. Ia menekankan percepatan perubahan membutuhkan keterlibatan aktif serta dukungan dari kaum pria. Chungong menambahkan, tanggung jawab kolektif diperlukan untuk meruntuhkan hambatan yang menghalangi perempuan. Sehingga mereka dapat terwakili secara setara dalam peran kepemimpinan dan mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif serta kuat bagi semua pihak.
Dalam pemerintahan, perempuan menduduki posisi tertinggi hanya pada 25 negara. Eropa menjadi wilayah dengan jumlah negara yang dipimpin perempuan. Meskipun di tahun 2024 menyaksikan beberapa peristiwa bersejarah termasuk terpilihnya presiden perempuan pertama Meksiko, Namibia, Makedonia Utara. Tetapi masih ada 106 negara yang belum pernah memiliki pemimpin perempuan.
Tuntutan Citra Pemimpin Perempuan
Dikutip dari Radio New Zealand, Mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, yang menjabat dari tahun 2010 – 2013. Bekerja sama dengan ekonom Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, dalam proyek terbaru mereka. Hasil kolaborasi tersebut adalah sebuah buku berjudul Women and Leadership: Real Lives, Real Lessons.
Okonjo-Iweala sendiri mencetak sejarah pekan lalu ketika ia diangkat sebagai Kepala Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada buku ini, Gillard dan Okonjo-Iweala berbicara dengan sejumlah perempuan paling berpengaruh di dunia, termasuk mantan Presiden Chili Michelle Bachelet, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, mantan Perdana Menteri Inggris Theresa May, mantan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, serta Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Mereka berbagi pengalaman nyata tentang menjadi seorang pemimpin perempuan.
Satu hal yang disepakati para tokoh tersebut adalah adanya penilaian yang muncul karena penampilan. Gillard mencontohkan penampilan Boris Johnson dengan rambut pirang acak-acakan sering dikomentari, tetapi tidak menimbulkan penghakiman. Sebaliknya, seorang perempuan dengan penampilan berantakan akan dinilai negatif. Theresa May bahkan menegaskan bahwa perempuan dengan penampilan seperti itu kecil kemungkinan dipilih oleh partai politiknya.
Gillard menekankan buku ini dibuat realistis namun tetap memberi semangat. Ia membahas konsep teka-teki panutan, yaitu cara perempuan yang telah berhasil dapat menunjukkan jalan bagi perempuan lain yang bercita-cita tinggi. Menurutnya, pendekatan yang seimbang diperlukan: mengakui adanya hambatan berbasis gender, tetapi juga menekankan kegembiraan dalam kepemimpinan.
Pesan optimis dari buku tersebut adalah semakin banyak perempuan yang memimpin, semakin sedikit hambatan berbasis gender yang akan dihadapi generasi berikutnya. Gillard menambahkan, Selandia Baru dapat bangga karena menjadi salah satu dari dua negara di dunia, bersama Islandia, yang memiliki tiga pemimpin perempuan, sehingga normalisasi citra perempuan sebagai perdana menteri.
Perempuan Juga Bisa Jadi Pemimpin
Buku Women and Leader: Real Lives, Real Lessons mengacu pada penelitian di bidang ilmu sarat oleh Cordelia Fine dari Universitas Melbourne. Gillard menyebutkan Fine membantah mitos bahwa otak laki laki dan perempuan berbeda, ia juga menjelaskan bahwa perbedaan ini berasal dari faktor sosial.
Gillard menyatakan sejak usia dini anak laki laki yang menunjukkan sikap memimpin akan dianggap sebagai pemimpin alami, sementara anak perempuan dengan perilaku yang sama dianggap cerewet dan suka memerintah. Hal ini membuat perempuan menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial, sehingga gaya kepemimpinan mereka menggabungkan kekuatan dan empati.
Ia juga menyatakan, saat pandemi COVID – 19 terlihat nilai kepemimpinan perempuan yaitu Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Ia memicu perdebatan tentang pentingnya peran perempuan sebagai pemimpin. Gillard menekankan kesetaraan gender tidak hanya bergantung pada sosok perempuan luar biasa. Namun juga memastikan kepemimpinan terbagi secara seimbang antara laki laki dan perempuan.
Gillard mengakui kesalahannya karena tidak menanggapi komentar seksis sejak awal. Ia berasumsi isu tersebut akan hilang seiring waktu, namun kenyataannya justru semakin menguat, terutama ketika pemerintahannya mengambil kebijakan kontroversial. Ia menilai hinaan berbasis gender menjadi senjata politik yang kerap digunakan.
Penulis: Farziq Surya
Penyunting: Najha Nabilla