Ada yang berbeda dari Kajian Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) Kabinet Aksi Nyata. Melalui akun Instagram @sudut_fkip diketahui Kajian bertajuk Reformasi Polri, Kedaulatan Agraria, dan Hak Pendidikan yang Terpasung dicurigai menggunakan akal imitasi (AI). Dugaan ini datang setelah kajian diperiksa via platform deteksi GPT Zero. Hasilnya 86 persen dari dokumen terindikasi menggunakan bantuan kecerdasan buatan.
Melalui platform deteksi AI berbayar, Bahana Mahasiswa turut melakukan verifikasi dan mendapati angka yang berbeda. Kajian pertama BEM Unri di bawah kepemimpinan Azhari itu ditengarai oleh AI dengan bobot 69 persen. Sempat disinggung pada konsolidasi Senin, 9 Maret 2025 lalu sebelum akhirnya diunggah di akun @sudut_fkip.
Ketua BEM Unri, Azhari menjelaskan kajian memang dikerjakan beberapa kementerian. Ia mengaku tak tahu jika sebagian besar pendalaman isu digarap oleh AI. Adapun yang terlibat dalam penyusunan di antaranya menteri Kajian Isu dan Kebijakan Daerah, Kajian Isu dan Kebijakan Nasional, dan Lingkungan Hidup.
Menurutnya penggunaan AI sudah biasa bagi mahasiswa. Namun ia pikir tetap tak etis jika mayoritas kajian dieksekusi AI. “Yang penting kita proporsional dalam menggunakannya,” kata Azhari pada Kamis, 12 Maret 2026.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Sosial dan Politik, Bismi Diwa Alhamda pun menyampaikan hal serupa. Baginya AI bisa dimanfaatkan guna cari referensi dan memperbaiki tata bahasa, bukan narasi utuh. “Ruh dari aktivis itu ya di pemikiran orisinalnya, bukan di copy-paste [salin tempel] teknologi,” jelasnya via WhatsApp pada Selasa, 17 Maret 2026.
Sementara Menteri Kajian Isu dan Kebijakan Daerah, Ariya Faturrahman menjelaskan kajian tersebut digarap oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Kajian Strategis. Alurnya dari Staff, kemudian naik ke Dirjen, yang lalu diserahkan kepada Sekretaris Menteri. Kemudian kajian diserahkan kepada Menteri, dan terakhir ke Menteri Koordinator Bidang Sosial dan Politik.
Dua Menteri Tolak Tuduhan Penggunaan Akal Imitasi
Ariya sebut kajian tersebut sudah berbasis data dan fakta. Ia pun tak tahu mengapa pada akhirnya dituduh menggunakan AI dengan dalih bahasa yang digunakan lebih formal daripada kajian sebelumnya. “Makannya sebenarnya saya terkejut. Kalau saya baca [kajian] itu berasal dari sumber yang ada di daftar pustaka,” jelas Ariya pada Sabtu, 14 Maret lalu.
Sumber yang digunakan berjumlah 17. Ariya mengklaim semuanya dari sumber terpercaya. Ia sendiri memang tak melakukan pengecekan secara detail, tapi ia percaya Dirjennya tidak menggunakan AI. Sebab mereka dari orang-orang pergerakan.
Mahasiswa Sistem Informasi itu lebih skeptis perihal akurasi Zero GPT sebagai laman deteksi AI, tidak faktual kata Ariya. “Menurut saya itu merupakan framing yang kurang cocok. Karena mereka [@sudut_fkip] menggunakan platform Zero GPT. Makannya besar persenan plagiasinya,” dalihnya.
Satu suara, Menteri Kajian Isu dan Kebijakan Nasional, Ade Fadly Anugrah menyebut Zero GPT tak dapat dipercaya. Ia amat skeptis akan akurasi platform deteksi AI. “Saya pribadi, ngapain mengeraskan suatu pembenaran sementara yang menuduh tidak benar sendiri,” ujar Ade pada Minggu, 15 Maret 2026.
Ia sendiri tidak membenarkan penggunaan AI di lingkungan BEM. Sebagai ujung tombak pergerakan teman-teman kelembagaan lain, baginya itu tetap tak etis. Sehingga saat forum tempo hari, ia menekankan proses berpikir dalam pembuatan kajian. “Saya masih berkeyakinan [kajian] itu tidak menggunakan AI,” kata Ade.
Mahasiswa angkatan 2022 itu menyebut bagian yang terdeteksi AI ada di bagian angka dan data. Sehingga tidak mungkin mereka parafrasa. Adapun sumber berita yang mereka ambil dari berita yang dapat dipercaya. Pun beberapa tulisan, berita, hingga undang-undang memang terdeteksi menggunakan kecerdasan buatan. “Kami pun ambil [data] dari berita. Kita tidak tahu berita ini ambil dari AI atau tidak,” ujarnya.
Ade juga mengaku tak mawas diri soal prosedur pengecekan AI dalam kajian. Ia menjelaskan kementerian sudah menggunakan sumber-sumber terpercaya dan ter verifikasi sebagai acuan. Seperti jurnal, berita, hingga fakta lapangan. Terkait penggunaan AI, yang diperiksa hanya substansi, kebenaran data, dan arah kebijakannya saja.
Kementerian Dipecah, Tetap Tak Pantau Penggunaan AI
Meski Kementerian Bidang Sosial dan Politik dipecah menjadi tiga, tetap tak ada proses pengecekan khusus terkait plagiasi atau teks buatan AI. Ade menjelaskan perubahan itu hanya menambah lorong komunikasi.
Ariya pun mengaku pada saat pembuatan kajian kemarin ada alur yang tak sesuai. Imbasnya, kajian yang digarap tiga kementerian BEM Aksi Nyata itu tak ada dilakukan pengecekan bersama Menko. “Karena tidak ada pengecekan dan pembahasan dengan Menko,” ungkap Ariya.
Menanggapi pernyataan Ariya, Diwa mengakui adanya miskomunikasi. Ia menyebut akan ada perbaikan di rapat evaluasi internal. Soal pemisahan menteri, ia bilang agar kerja kementerian lebih fokus.
Menko hadir sebagai elemen yang memastikan keselarasan kementerian dengan visi BEM. Sementara teknis lapangan dieksekusi sesuai bidang agar tidak tumpang tindih. Kajian dibuat dari hasil kolaborasi antar kementerian. Pun pembahasan dilakukan secara bersama dalam rapat koordinasi terbatas. Sehingga isu yang dibahas dalam kajian tetap dalam satu perspektif sama.
Substansi yang Dibawa dan Kritik Sebagai Perbaikan
Kajian itu membawa beberapa isu prioritas BEM. Di antaranya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kebebasan berpendapat, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, hingga konflik lingkungan hidup dan agraria.
Usai mendapat kritik, pendalaman tersebut langsung direvisi. Sebab kajian akan menjadi bahan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada Jumat, 13 Maret 2026 silam.
Azhari sebut BEM terbuka atas kritik terkait dugaan penggunaan AI. “Kita terima, tidak ada masalah. Yang jelas selain itu masukan baik pasti kita terima,” ujar mahasiswa Ilmu Pemerintahan itu.
Menambahkan, Diwa turut menyampaikan komitmen BEM dalam memegang teguh nilai akademik. Mengusahakan pengecekan sumber referensi agar tak ada karya orang lain yang digunakan tanpa izin. Pun harus mencantumkan sumber yang jelas.
Baginya kritik itu ibarat “bensin”. Memacu agar BEM Unri tetap semangat berbenah, profesional, dan transparan dalam menjalankan amanah mahasiswa. Diwa berterima kasih kepada media dan mahasiswa yang sudah mau jadi mitra kritis mereka.
Pewarta: M. Rizki Fadilah
Penyunting: Fitriana Anggraini