Setelah kajian pertama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) disinyalir menggunakan akal imitasi (AI), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Riau (DPM Unri) memberikan tanggapan. Terkait peraturan penggunaan AI di lingkungan pemerintahan kampus, hingga teror yang mereka alami.
Presiden Mahasiswa, Azhari sebut belum ada teguran dari DPM. Baik secara tertulis maupun lisan, ujarnya pada Kamis, 12 Maret 2026. Asumsinya DPM sendiri tengah sibuk dengan Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pelaksana Pemira Unri (LPJ PPRU) yang ditolak. Juga audit anggaran PPRU yang tengah berlangsung.
Baca juga Dalih BEM Unri Usai Kajian Terindikasi AI
Hingga tulisan ini naik, Kru BM telah berupaya menghubungi Ketua DPM Unri terpilih, Nove Sadri. Dia tak bersedia berikan keterangan, sebab belum tahu detailnya. Kami pun mencoba menghubungi Ketua Komisi I, Hukum dan Legislasi DPM, M. Adytia Putra K untuk bertanya soal regulasi yang ada.
Dia membenarkan jika tak adanya regulasi yang mengatur soal penggunaan AI. Namun bisa ditarik ke regulasi pembuatan kajian, menyebutnya sama saja dengan kajian ilmiah pada umumnya. DPM Unri sangat menyayangkan tingginya persentase kajian BEM Unri ditulis AI.
Lebih lanjut, Adytia mengkritisi klaim dua menteri BEM yang menolak kajian mereka gunakan AI. Terlebih saat mengetahui persentasenya melebihi 50 persen, sudah bisa jadi bukti konkret indikasi penggunaan AI. Dalam membuat kajian, AI hanya untuk mengumpulkan data dan membandingkan opini. Bukan sebagai pengambil kesimpulan, apalagi penulis langsung.
Kemudian dia membandingkan dengan menteri di Kabinet Transportasi Gemilang atau KTG. “Zaman KTG itu mereka satu pintu. Menteri riset waktu itu ngumpulin opini pro dan kontra kemudian mereka kaji dari situ,” ujarnya pada Senin, 16 Maret 2026 melalui WhatsApp.
Menurutnya BEM Unri sebagai badan eksekutif harusnya paham akan pergerakan yang ada. “Di atas 50 persen kita menggunakan AI. Bagaimana pergerakan tersebut bisa kita bawa?” Ujar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu.
Kasus serupa namun tak sama, pernah terjadi di BEM Universitas Indonesia (UI). Bekas Ketua BEM UI, Verrel Uziel tahun 2024 diberhentikan tidak hormat karena melakukan plagiarisme.
Disadur melalui Tempo, sejumlah BEM Fakultas UI yang tergabung dalam aliansi Net Zero Society jadi korban. Kajian yang digunakan untuk audiensi bersama DPR RI itu dibuat terburu-buru dalam satu malam dan tanpa koordinasi.
Melihat hal itu, Adytia merasa perlu adanya regulasi dan standar operasional prosedur. Dia tak mempersoalkan peluang dimakzulkan. “Kayaknya terlalu sentimen kalo langsung dimakzulkan. Mungkin bakal kami diskusikan terlebih dahulu,” kata Adytia.
Sementara Azhari sebut keputusan itu kembali kepada mahasiswa. Jika akhirnya sepakat untuk dimakzulkan, ia akan tetap menerimanya dengan lapang dada. Pun menurutnya, harus ada standar baru dalam pembuatan kajian.
Satu suara, Menteri Koordinator Bidang Sosial dan Politik, Bismi Diwa Alhamda sampaikan dukungannya untuk DPM membuat aturan terkait. Perihal etika penggunaan teknologi di ruang lingkup kelembagaan mahasiswa. “Biar ada payung hukum yang jelas dan marwah intelektual kita sebagai mahasiswa tetap terjaga di era digital ini,” pungkasnya pada Selasa, 17 Maret 2026 lalu.
Habis Kritik, Terbitlah Teror
Sebelum konsolidasi BEM pada Senin, 9 Maret 2026 silam. Komisi IV DPM bersama Tenaga Ahli DPM sempat melakukan pengecekan kajian bertajuk Reformasi Polri, Kedaulatan Agraria, dan Hak pendidikan yang terpasung lantaran iseng. Kata Adytia, setelah mengetahui tingginya persentase. Salah seorang Tenaga Ahli DPM, Marsya angkat suara saat konsolidasi berlangsung.
Pasca buka suara itu, dia mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal pada pagi buta Kamis, 12 Maret 2026. Panggilan “Ibuk”, tersematkan di ujung panggilan. Marsya menduga penelpon dari DPM atau BEM. Sebab hanya kedua organisasi tersebut yang kerap memakai sapaan itu.
“Pikiran aku adalah kalo ga DPM ya berarti BEM gitu,” ungkap Marsya melalui telepon WhatsApp pada Selasa, 17 Maret 2026. Orang asing itu mengaku sebagai Demisioner Kabinet Biru Langit. Tak pasti kabinet yang mana, karena ada dua kabinet berbeda dengan nama yang sama.
Dia menekankan agar Marsya untuk berhenti berkomentar di media sosial. “Saya rasa sebaiknya ibuk berhenti untuk memanaskan media sosial atau ngebales komentar media sosial,” ujarnya menirukan. Waktu istirahatnya terganggu dan sempat ia berdebat.
Kecurigaan Marsya orang itu adalah buzzer, puncaknya saat penelepon mengancam dan kembali menyuruhnya berhenti sebelum diserang secara digital oleh mahasiswa Unri. “Stop untuk berkomentar bu. Sebelum ibu rasakan akibatnya,” ulang penelpon sebelum telepon dimatikan.
Tak berhenti, saat mahasiswi angkatan 23 itu nongkrong bersama temannya pada Minggu Malam, 15 Maret 2026. Dia mencurigai salah satu kumpulan pria di sana, sekitar empat hingga lima orang bercengkrama. Beberapa kalimat ia dengar seolah membicarakan kejadian kajian AI tempo hari, mempermalukan eksekutif, hingga legislatif yang santai saja. “Yaudahlah ya, yang penting kita tunggu saja tanggal mainnya,” ucap salah seorang pria yang diulang Marsya.
Marsya merasa teror yang diterimanya akibat kajian BEM Unri itu dibahas dalam forum konsolidasi. Dugaannya karena dia menyatakan kajian BEM Unri gunakan AI. “Jadi aku kayak dibuka di depan umum gitu kan ya. Ini loh gue yang kemarin ngomong,” jabarnya.
Diketahui jika foto yang digunakan oleh Instagram @sudut_fkip merupakan hasil pengecekan Marsya pribadi sehingga kasusnya kembali mencuat di media sosial. Namun ada upaya untuk meredam, tak lama pasca @sudut_fkip mengunggah foto Adytia dalam satu acara bersama polisi. Ada dua kolaborator dalam postingan Instagram tersebut selain @sudut_fkip: @bisikbisikunri dan @kritikanmaba.
Imbasnya Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu merasa tak nyaman. Khawatir jika pelaku semakin jauh meneror dirinya. Mengatasi hal tersebut, ia mencoba bercerita kepada anggota keluarga yang merupakan anggota polisi dan beberapa kakak tingkat yang ia kenal. “Jujur mungkin gak ada yang perlu ditakuti sebenarnya. Cuma kan kita ga tahu langkah yang mereka ambil nanti apa,” pungkas Marsya mengakhiri wawancara.
Pewarta: M. Rizki Fadilah
Penyunting: Najha Nabilla