Sejumlah mahasiswa Universitas Riau (Unri) menggelar diskusi di WNI Coffee & Co, Pekanbaru pada Kamis (19/12). Diskusi ini mengambil isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan oleh Komisi XI DPR dan mantan Presiden Jokowi pada 29 Oktober 2021 silam.
Mahasiswa Agroteknologi Khariq Anhar buka diskusi dengan memprediksi kemungkinan yang terjadi saat PPN naik. Misalnya deflasi atau menurunnya harga pasar selama 5 bulan, Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 500 ribu per-tahun, hingga penerimaan negara turun. Pun sebanyak 10 juta orang kelas menengah yang menopang perekonomian negara akan rentan miskin.
“Problem-nya kalau kelas menengah saja menurun, bagaimana yang miskin?” Tanya Khariq. Jika orang miskin di Indonesia semakin banyak maka pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos). Demi menghindari protes masyarakat.
Menurut Mahasiswa Pendidikan Sejarah Ego Prayogo akan terjadi ketimpangan penduduk. “Apakah kita akan seperti Korea Utara yang bergejolak masyarakatnya?” Ujarnya.
Mahasiswa Agroteknologi Benedik Bonaventura Tarigan memastikan barang-barang apa saja yang termasuk dalam UU HPP. “Barang mewah masih rancu,” katanya.
Menurutnya kenaikan PPN akan berpengaruh ke transportasi dan jasa. Terlebih di Pekanbaru sulit mendapatkan subsidi solar, apalagi jika pajak naik akan lebih sukar.
“Kenaikan satu persen saja membuat masyarakat menjerit,” keluhnya.
Produk kecantikan pun tak selamat dari pajak, sehingga minat beli masyarakat akan menurun. “Dengan naiknya PPN ini bukannya menurun lagi, mati,” kata Benedik.
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Muhammad Reyhans Qairhu Orinanda merasa daya beli masyarakat telah menurun. Seperti tutupnya pabrik perusahaan sepatu Bata.
“Itu belum 12 persen, sudah berapa perusahaan yang tutup sebelum 12 persen?” Tanya Reyhans.
Mahasiswa Kimia Muhammad Rafi menyoroti Kementerian yang gemuk. “Anggaran otomatis gemuk juga,” pungkasnya.
Kata Rafi pemerintah sedang menstabilkan pengeluaran dan penerimaan untuk makan siang gratis. Sebab untuk per harinya saja, pemerintah harus merogoh kocek hingga 800 Miliar.
Padahal yang masyarakat butuhkan adalah pajak serendah mungkin dan lowongan pekerjaan. “Justru menaikkan PPN akan meningkatkan angka pengangguran,” ujarnya
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Sahrim Malik Sihotang menanyakan kejelasan mengenai barang mewah yang pernah disinggung. “Masih ada miskomunikasi antara kita dan media sosial yang belum menemukan titik masalahnya,” tutupnya.
Penulis: Wahyu Prayuda
Editor: Najha Nabilla