Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai diperluas ke lingkungan Perguruan Tinggi. Universitas Hasanuddin Makassar menjadi kampus pertama yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara mandiri.
Mengutip Tempo.co, Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa menjelaskan keterlibatan kampusnya bertujuan menjadikan MBG sebagai laboratorium hidup. Tempat mahasiswa dan dosen terlibat langsung dalam produksi, distribusi, hingga inovasi pangan berbasis gizi.
Menyoroti hal itu, Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Riau (Unri), Yuana Nurulita menjelaskan hal ini sebagai pendekatan integratif. Perguruan tinggi dinilai memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Berupa tenaga ahli di bidang gizi, pangan, serta bidang lain penunjang program MBG.
Ia menilai langkah Unhas kemungkinan besar berfungsi sebagai bentuk validasi akademis. Pengabsahan program nasional agar memiliki standar yang terukur secara saintifik. Kendati demikian, Yuana mengatakan implementasinya belum realistis jika diterapkan saat ini.
“Kita [Unri] belum punya fasilitas sarpras [sarana dan prasarana] dan SDM untuk mengelola dapurnya. Kalau ahli pangan dan gizi, saya rasa dosen di Faperta [Fakultas Pertanian], kedokteran, dan keperawatan cukup mumpuni. Tapi untuk teknis mengelola dapur tidak sesederhana itu,” jelasnya via pesan WhatsApp pada Senin, 4 Mei 2026.
Yuana menjelaskan Unri bisa kelola SPPG dalam satu sampai dua tahun ke depan, jika mendapat arahan. Pun hingga saat ini, Unri belum menerima instruksi dari pihak kementerian. Juga kejelasan dari Badan Gizi Nasional soal penerapan SPPG di kampus. Sehingga Unri belum bisa menentukan langkah konkret ke depannya.
“Kampus belum memiliki rencana atau sikap resmi terkait implementasi MBG, karena berfokus pada program strategis dan pencapaian IKU [Indikator Kinerja Utama],” kata Yuana.
Menyoal banyaknya tanggapan negatif dari publik, ia bilang itu hal yang dapat dipahami dan wajar. Mengingat kesiapan kampus yang masih terbatas dalam menerapkan program bersangkutan.
Pro Kontra Mahasiswa
Mahasiswi Program Studi Manajemen Informatika, Nora Aurora menilai pengelolaan SPPG oleh kampus sampai saat ini belum mempunyai batasan yang jelas. Implementasi langsung dan terjun ke masyarakat itu belum bisa dilakukan. “Kalau sebatas untuk pelatihan [mahasiswa] masih diperbolehkan karena ada batasannya, tetapi tidak untuk disebarluaskan langsung kepada siswa sekolah,” jelas Nora pada Selasa, 5 Mei 2026.
Ia mengaku terkejut melihat berita kampus mulai mengelola MBG. “Aku jujur kaget sih. MBG ini kan fokusnya untuk siswa. Terus tiba-tiba kok dilibatkan ke universitas, ke mahasiswa gitu kan,” tuturnya.
Nora menambahkan, MBG sarat akan program politik. Sehingga pendidikan tinggi seharusnya tidak ikut campur. Jika mahasiswa kehilangan posisi netralnya, mereka tidak bisa lagi mengkritisi program ini secara objektif.
Berbeda dengan Nora, Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan, Mukhtar Efendi menilai program MBG yang dikelola kampus akan berdampak positif pada kegiatan akademik mahasiswa.
“Ini bisa jadi laboratorium yang bisa langsung kita terapkan. Apalagi mahasiswa perikanan, misalnya inovasi produk olahan ikan sampai riset olahan yang baik untuk pertumbuhan gizi anak,” jelas Mukhtar.
Mukhtar berharap wacana keterlibatan kampus ini membawa keuntungan langsung bagi mahasiswa. “Pengelolaan MBG ini cocok ya untuk menambah pengalaman. Kalau bisa juga ditambah untuk CV [curriculum vitae], bahkan saya juga berharap untuk bisa dikonversi menjadi SKS [Satuan Kredit Semester],” pungkasnya.
Sebelumnya, Program MBG sendiri merupakan kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar pelajar di seluruh Indonesia guna menekan angka stunting dan meningkatkan gizi generasi muda. Masuknya kampus sebagai aktor pengelola dapur umum menjadi babak baru implementasi kebijakan nasional tersebut.
Pewarta: Abi Hafiz Syukri
Penyunting: Habibie